TESIS PSIKOLOGI [IDTESIS SOFT-01/TESIS-PDF/KODE SO. 06-PDF]

1 PERAN PERSEPSI KEHARMONISAN KELUARGA DAN KONSEP DIRI TERHADAP KECENDERUNGAN KENAKALAN REMAJA,07
2 HUBUNGAN ANTARA "LEADER POWER" DENGAN KOMITMEN PADA ORGANISASI, 95
3 HUBUNGAN GAYA PENGASUHAN ORANG TUA AUTHORITARIAN DENGAN KEMANDIRIAN EMOSIONAL REMAJA, 07
4 HUBUNGAN KONTROL DIRI DAN PERSEPSI REMAJA TERHADAP PENERAPAN DISIPLIN ORANGTUA DENGAN PROKRASTINASI AKADEMIK, 03
5 PROGRAM BIMBINGAN BAGI ORANG TUA DALAM PENERAPAN POLA ASUH UNTUK MENINGKATKAN KEMATANGAN SOSIAL ANAK
6 HUBUNGAN ANTARA EMOTIONAL INTELLIGENCE (EI) INTELIGENSI (IQ) DENGAN PRESTASI BELAJAR SISWA SMU METHODIST DI JAKARTA, 99
7 VARIABEL-VARIABEL INDIVIDUAL PERAMAL KEBERHASILAN SARJANA PENGGERAK PERMBANGUNAN PEDESAAN DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI PEDESAAN (STUDI PADA KELOMPOK SARJANA PENGGERAK PEMBANGUNAN PEDESAAN DI JAWA-TENGAH),97
8 TINJAUAN TEORI REASONED ACTION DAN PLANNED BEHAVIOR MENGENAI TINGKAH LAKU TERLIBAT DALAM PERKELAHIAN PADA SISWA SLTA DAN STM DI JAKARTA,92
9 PERBEDAAN ANTARA PEMIMPIN DAN AKTIVIS DALAM GERAKAN PROTES MAHASISWA,78
10 MEMBANGUN ORGANIZATION KNOWLEDGE CREATION UNTUK MENGINGKATKAN PERFORMANCE DI PERUSAHAAN POST MERGER PT. INDOSAT, TBK, 06
11 MEMPERTAHANKAN DAN MENINGKATKAN KEUNGGULAN PERUSAHAAN MELALUI PENGELOLAAN TALENTA SDM (STUDI KASUS DI PT TELEKOMUNIKASI SELULAR), 06
12 PENGARUH INTENSITAS RIYADHAH DAN INTENSITAS IQRA' TERHADAP PENINGKATAN KECERDASAN SPIRITUAL (SQ) (STUDI PADA JAMAAH KAJIAN DAARUL MUWAHID SRENGSENG-JAKARTA BARAT), 07
13 USULAN RANCANGAN PENYEMPURNAAN SISTEM PENGELOLAAN KELOMPOK BERBAKAT PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK, 05
14 USULAN RANCANGAN ASSESSMENT CENTRE UNTUK KADER PEMIMPIN BANK B,05
15 PELATIHAN MENGIDENTIFIKASI SUMBER-SUMBER RESILIENSI,06
16 ANALISIS PENDEKATAN KNOWLEDGE MANAGEMENT DI DEPARTEMEN SUMBER DAYA MANUSIA BANK INDONESIA MENGGUNAKAN MODEL HASEN ET AL. (1999), 05
17 IDENTIFIKASI FUNGSU MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA YANG SIGNIFIKAN DALAM MEMBENTUK BUDAYA BERBAGAI PENGETAHUAN DI DIREKTORAT SUMBER DAYA MANUSIA BANK INDONESIA, 06
18 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PENERAPAN SISTEM PENILAIAN KINERJA BERBASIS KNOWLEDGE MANAGEMENT DI PT.X, 06
19 IDENTIFIKASI CORE COMPETENCY DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEUNGGULAN KOMPETITIF ORGANISASI (STUDI KASUS BIRO KONSULTANSI DAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PT. BINA POTENSIA INDONESIA), 05
20 HUBUNGAN SIKAP, NORMA SUBJEKTIF DAN PERCEIVED BEHAVIOR CONTROL DENGAN INTENSI MENGHINDARI PAJAK (STUDI PADA WAJIB PAJAK PENGHASILAN PERORANGAN DI KODIA SEMARANG),99
21 SUMBER STRES, STRATEGI COPING DAN TNGKAT STRES PADA REMAJA AWAL DAN MADYA,06
22 UPAYA MENINGKATKAN PERAN FUNGSI SUMBER DAYA MANUSIA SEBAGAI MITRA STRATEGIS PERUSAHAAN MELALUI IMPLEMENTASI HUMAH RESOURCES SCORECARD, 06
23 RANCANGAN PELATIHAN SERVICE EXCELLENCE,05
24 PENGARUH KONSELING ISLAMI TERHADAP KECERDASAN ADVERSITAS DAN KECERDASAN SPIRITUAL ODHA (STUDI KASUS DI YAYASAN TRUE HOPE PAMULANG, TANGERANG),07
25 PENGARUH KEBUDAYAAN SUKU BANGSA TERHADAP HUBUNGAN ANTARA PERILAKU PEMIMPIN DENGAN KEPUASAN KERJA BAWAHAN KAJIAN PADA KELOMPOK KEBUDAYAAN SUKU JAWA DAN MINANG,03
26 HUBUNGAN POLA KEPRIBADIAN DLAM LINGKUNGAN KERJA DENGAN KEPUASAN PARA MANAGER BUMN (SUATU STUDI PENERAPAN TEORI HOLLAND),90
27 KAITAN KONSEP DIRI PENYALAHGUNA ZAT PSIKOAKTIF DENGAN DAYA TAHAN TERHADAP STRES DAN PERSEPSI TERHADAP ORANGTUA, 95
28 HUBUNGAN ANTARA MINAT TERHADAP MATEMATIKA DENGAN PRESTASI MATEMATIKA SISWA SMA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DENGAN INTELIGENSI DI ATAS RATA-RATA, 94
29 PENGARUH PRAGRAM PELATIHAN HUBUNGAN ANTAR MANUSIA KEPERCAYAAN DIRI, DAN PEMANTAUAN DIRI, TERHADAP PENGEMBANGAN KETERAMPILAN HUBUNGAN ANTAR MANUSIA,93

Read more...

TESIS PSIKOLOGI [KODE 12Y]

1. HUBUNGAN ANTARA KEPEMIMPINAN KIAI DENGAN KECERDASAN EMOSI DAN MOTIVASI BERPRESTASI SANTRI - 03
2. HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI GAYA KEPEMIMPINAN SITUASIONAL DAN KOMUNIKASI INTERNASIONAL DENGAN KOMITMEN KERJA (STUDI KASUS PADA PERAWAT DI RS SITI KHODIJAH SEPANJANG SIDOARJO JATIM ) - 02
3. PERILAKU AGRESIF PADA REMAJA DITINJAU DARI PENGELOLAAN DIRI DAN PERSEPSI TERHADAP POLA ASUH ORANG TUA - 06
4. KEMAMPUAN MEMBACA PERMULAAN SISWA KELAS I SD DITINJAU DARI KESADARAN FONOLOGIS DAN INTELEGENSI – 02
5. STATUS IDENTITAS EGO REMAJA TENGAH DITINJAU DARI PERSEPSI POLA ASUH DEMOKRATIS DAN PERAN JENIS – 03
6. PERLAKU COPING DAN DEPRESI ANAK JALANAN DI KOTA BANDUNG DITINJAU DARI DUKUNGAN SOSIAL DAN LAMANYA MENDAPATKAN PELAYANAN DI RUMAH SINGGAH - 02
7. STRATEGI COPING ANAK TERLANTAR DALAM MENGHADAPI LINGKUNGAN FISIK PANTI ASUHAN SEBAGAI SUATU STRESOR - 02
8. HUBUNGAN ANTARA MINAT REMAJA AWAL DAN INTENSITAS PENGGUNAAN MEDIA INTERAKTIF DENGAN EFILASI DIRI DAN KECENDERUNGAN PERILAKU AGRESIF - 06
9. HUBUNGAN KEPERCAYAAN DIRI DAN MOTIVASI BERPRESTASI DENGAN PRESTASI BELAJAR MAHASISWA UNV MUHAMMADIYAH METRO TA 2002/2003 - 04
10. HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI REMAJA TERHADAP POLA ASUH PADA ETNIS JAWA DENGAN KECENDERUNGAN PERILAKU AGRESIF - 07
11. POLA PENGASUHAN DAN NILAI ANAK PADA WANITA PEKERJA YANG BERPERAN SEBAGAI KEPALA KELUARGA DI KEC RUNGKUT SURABAYA - 99
12. PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN JOB SECURITY TERHADAP KOMITMEN ORGANISASIONAL PADA KARYAWAN BANK MANDIRI – 01
13. HUBUNGAN ANTARA SISTEM IMBALAN PRODUKTIVITAS KERJA DAN KEPUASAN KERJA BIDAN DI DESA DI KAB. PEMALANG PROP. JATENG – 00
14. PERILAKU AGRESIF PADA BUDAYA CARUK DITINJAU DARI KEMATANGAN EMOSI DAN KONTROL DIRI – 07
15. HUB. ANTARA KECERDASAN SPIRITUAL DAN MOTIVASI BERPRESTASI DENGAN PERILAKU SEKSUAL REMAJA DALAM BERPACARAN DI SMA NEGERI 4 PALU – 07
16. PERILAKU AGRESIF PADA BUDAYA CAROK DITINJAU DARI KEMATANGAN EMOSI DAN KONTROL DIRI - 06

Read more...

TESIS PSIKOLOGI [KODE O.15]

1 PENGARUH TEAMBUILDING TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN
2 HUBUNGAN ANTAR PERSEPSI GAYA KEPEMIMPINAN SITUASIONAL DAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL DENGAN KOMITMEN KERJA

Read more...

TESIS HUKUM [IDTESIS SOFT-03/TESIS/KODE SO.05]

1 EKSISTENSI KEBIJAKAN DAERAH YANG DEMKORATIS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERSIH BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME, 03 (Ms. Word)

Read more...

TESIS HUKUM [IDTESIS SOFT-02/TESIS/KODE SO.10]

1 SINKRONISASI HORIZONTAL UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA KAITANNYA DENGAN KEBEBASAN PRIBADI DAN PENGEMBANGAN DIRI, 09 (PDF)
2 SINKRONISASI HORIZONTAL UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA KAITANNYA DENGAN KEBEBASAN PRIBADI DAN PENGEMBANGAN DIRI,09 (PDF)
3 IMPLEMENTASI PASAL 50 AYAT 3 HURUF E, F DAN H Jo PASAL 78 AYAT (5) DAN (7) UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DI PENGADILAN NEGERI NGAWI, 09 (PDF)

Read more...

TESIS HUKUM [IDTESIS SOFT-01/TESIS-PDF/KODE SO. 25-PDF]

1 ASPEK YURIDIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA DI UNIVERSITAS INDONESIA PASCA DITETAPKANNYA UI SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA, 04
2 KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM TATA HUKUM INDONESIA (STUDI MENGENAI KEDUDUKAN HUKUM PERDATA ISLAM DALAM TATA HUKUM INDONESIA), 04
3 PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF GENDER, 99
4 PEMBERDAYAAN BERKELANJUTAN SUMBER DAYA HAYATI DI ZEE-INDOESIA: IMPLEMENTASI KONVENSI HUKUM LAUT 1982, 98
5 ZAKAT DAN USAHAWAN KECIL STUDI KASUS PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK MODAL USAHA PRODUKTIF USAHAWAN KECIL DI KOTAMADYA BOGOR, 98
6 HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM, 98
7 UPAYA PENINGKATAN EKSPOR NONMIGAS MELALUI FASILITAS PEMBEBASAN DAN PENGEMBALIAN BEA MASUK MEMERLUKAN PRANATA HUKUM YANG BERKUALITAS, 97
8 PIDANA PENJARA JANGKA PENDEK DALAM KONTEKS HAK ASASI MANUSIA,05
9 PENGGELEDAHAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA,05
10 HUKUM PIDANA ADAT SEBAGAI SALAH SATU SUMBER HUKUM PIDANA DAN BEBERAPA MASALAH DALAM PENERAPANNYA DI LOMBOK ,85
11 GANTI KERUGIAN BAGI KORBAN PERKOSAAN,06
12 EUTHANASIA DITINJAU DARI HUKUM PIDANA DAN HAK ASASI MANUSIA,05
13 PENAHANAN DALAM PROSES PENANGANAN PERKARA DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA,06
14 PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERSANGKA/TERDAKWA,06
15 IMPLEMENTASI RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DI DAERAH (STUDI KASUS DI PROPINSI BANTEN),06
16 BIOPROSPEKSI SEBAGAI SARANA PENINGKATAN KUALITAS HIDUP POTENSI PEMANFAATAN SUMBER DAYA HAYATI,03
17 PERDAGANGAN MANUSIA TERSELUBUNG DALAM PENGIRIMAN TENAGA KERJA INDONESIA KELUAR NEGERI,06
18 PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI SUMBER DAYA HAYATI,04
19 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DI INDONESIA (STUDI KASUS: PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN TERUMBU KARANG DI BATAM),06
20 PEMANFAATAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA (STUDI KASUS PERSIDANGAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI TIMOR-TIMUR),05
21 PERANAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (PERSERO) SEBAGAI SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH,05
22 ANALISIS TERHADAP KEPUTUSAN PENDAPAFTARAN MEREK BERDASARKAN KRITETIA "PERSAMAAN PADA POKOKNYA",06
23 PENERAPAN DEBITOR PAKSA BADAN ATAS KREDIT MACET TERHADAP DEBITOR YANG BERIKTIKAD TIDAK BAIK DALAM KAITAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA,01
24 BEBERAPA PERMASALAHAN PRANATA JAMINAN HIPOTIK KAPAL LAUT SERTA PELAKSANAANNYA DALAM HUKUM MARITIM INDONESIA,88
25 PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA,06
26 PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM BERAT (ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ASAS RETOAKTIF DALAM UU NO.26 TAHUN 2000),06
27 KENDALA DALAM IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH DI SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL STUDI KASUS PT.INCO,06
28 PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PELANGGARAN HAM BERAT,07
29 KAJIAN TEORETIS KEBIJAKAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DENGAN PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN DALAM BIDANG KEHUTANAN,07
30 DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM (M.H.),07
31 EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI KEPUTUSAN PRESIDEN RI NO.88 TAHUN 2002 TENTANG RENCANA AKSI PENGHAPUSAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK,05
32 PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA ATAS RAKYAT PADA LINGKUNGAN ABRI,99
33 ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DAN HAK-HAK ASASI MANUSIA DI DALAM KUHAP,85
34 KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM TATA HUKUM INDONESIA (STUDI MENGENAI KEDUDUKAN HUKUM PERDATA ISLAM DALAM TATA HUKUM INDONESIA), 04
35 ZAKAT DAN USAHAWAN KECIL STUDI KASUS PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK MODAL USAHA PRODUKTIF USAHAWAN KECIL DI KOTAMADYA BOGOR,98
36 kosong
37 PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (STUDI KHUSUS TENTANG PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI TERSANGKA DALAM PROSES PEMERIKSAAN PENDAHULUAN), 96
38 HAK ASASI MANUSIA DI NEGARA PANCASILA: SUATU TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TENTANG SEJARAH HAK ASASI MANUSIA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945,97
39 PEMERIKSAAN TERHADAP TUBUH MANUSIA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA, 98
40 BANTUAN HUKUM: SUATU HAK ASASI MANUSIA BUKAN BELAS KASIHAN, 98

Read more...

TESIS HUKUM [IDTESIS SOFT-01/TESIS-MS.WORD/KODE SO. 03]

1 ANALISIS RESPON MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN:STUDI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN WISATA ENERGI ALTERNATIF DI PANTAI BARONG GUNUNG KIDUL
2 FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGAWAL UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945
3 IMPLEMENTASI PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP EKSPORTIR PERUSAHAAN COLD STORAGE DI KOTA TARAKAN
4 "ASPEK YURIDIS PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMERINTAHAN DESA
DI KABUPATEN BLORA "
5 IMPLIKASI PELAKSANAAN SISTEM PEMILIHAN PRESIDEN SECARA LANGSUNG DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
6 KONSEKWENSI LOGIS YURIDIS BERLAKUNYA UNDANG UNDANG TENTANG PERS TERHADAP KEBEBASAN PERS
7 PENGAJUAN GUGATAN SECARA CLASS ACTION DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN : PROBLEMATIKA DAN PEMECAHANNYA
8 PERANAN SEJARAH PERADILAN ADAT DALAM PERADILAN NEGARA DI INDONESIA
9 KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KOTA TARAKAN TERHADAP IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) (Kajian Yuridis Sosiologis Dalam Kerangka Rencana Tata Ruang Wilayah)
10 PENGARUH MEDIA KOMUNIKASI DALAM MEMBENTUK KESADARAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM KELUARGA
11 PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGAMANAN HUTAN JATI DAN PENINGKATAN PENDAPATAN PENDUDUK
12 EFEKTIVITAS PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN MELALUI PERIZINAN PADA PERUSAHAAN KUNINGAN DI JUWANA, KABUPATEN PATI
13 FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGAWAL UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945
14 HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM KONSTITUSI INDONESIA (Analisis Yuridis Terhadap Pasal 10 UUD 1945)
15 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN JASA TELEPON RUMAH TANGGA DI KOTA MAKASSAR
16 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUSEN PRODUK SARUNG SAMARINDA DITINJAU DARI SEGI INDIKASI GEOGRAFIS DI KOTA SAMARINDA
17 TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN HAIRCUT KREDIT BERMASALAH PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG MAKASAR
18 TUGAS DAN WEWENANG PANITIA PENGAWAS PEMILU DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (Studi Kasus di Kabupaten Blora)
19 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 (Studi di Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora)
20 PROBLEM HUKUM TENDER (STUDI KASUS DI KABUPATEN BLORA)
21 PENGATURAN HUKUM KREDITOR PREFEREN DALAM UNDANG-UNDANG KEPAILITAN
22 TINJAUAN YURIDIS SISTEM PARLEMEN INDONESIA BERDASAR AMANDEMEN KETIGA UNDANG UNDANG DASAR 1945 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
23 PELELANGAN PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG DILAKUKAN OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA
24 PERANAN PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI MEDIASI PASDA PERMA NO 2 TAHUN 2003 DI PENGADILAN NEGERI
25 EKSISTENSI KEBIJAKAN DAERAH YANG DEMOKRATIS DALAM SISTEM PEMERINTAH YANG BERSIH BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME,03
26 PERANAN PPAT DALAM INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN BPHPB DI KABUPATEN PATI, 06
27 TRANSAKSI EFEK DALAM SISTEM PERDAGANGAN TANPA WARKAT DI BURSA EFEK JAKARTA, 04
28 ASPEK YURIDIS KEPEMILIKAN SAHAM PEKERJA PADA PERSEROAN TERBATAS PERUSAHAAN PENERBITAN PERS, 04
29 UPAYA HUKUM PENANGGULANGAN PEMBOBOLAN KARTU KREDIT MELALUI INTERNET, 04

Read more...

TESIS HUKUM [KODE 01E]

1. PRAKTEK UNCOVERED SHORT SALE/NAKED SHRT SAHAM-SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DENGAN WARKAT DI BEJ – 02
2. TANGGUNG GUGAT BADAN PERWAKILAN DESA DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA – 00
3. PENGATURAN PERUBAHAN PEMERINTAH KELURAHAN MENJADI PEMERINTAH DESA DALAM SISTEM OTODA DI KAB. BANYUMAS – 03
4. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP EKPLOITASI PEKERJA ANAKA OLEH PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DI KAB. BOGOR – 02
5. PENENTUAN NIALI JUAL OBJEK PBB DALAM SISTEM OTODA DI KABUPATEN (SUATU TINJAUAN YURIDIS) – 02
6. PENGAJUAN HAK MEMNITA KETERANGAN ANTERPELASI OLEH DPRD PROP RIAU KEPADA GUBERNUR RIAU DALAM HAL PERMASALAHAN PEMERINTAHAN DI KAB. KAMPAR (PERSPEKTIF UU NO. 22 TH 1999) - 03
7. PELAKSANAAN PENGAWASAN DPRD TERHADAP DANA PERIMBANGAN DAERAH BERDASARKAN UU NO. 25 TH 1999 – 03
8. IMPLEMENTASI NOIRTAN POLITIK EKSEKUTIF DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PRANTA HUKUM DAERAH YANG GAGAL DAN BAIK SERTA DEMOKRATIS – 03
9. EKSISTENSI KEBIJAKAN DAERAH YANG DEMOKRATIS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERSIH BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME – 03
10. LEGALITAS DEKRIT PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA – 03
11. PERLINDUNGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM SISTEM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERUBAHAN DI KAB. PURBALINGGA – 03
12. KOSONG
13. EKSISITENSI PENGATURAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENINGKATKAN PAD DI KAB. BANYUMAS – 03
14. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUAL VCD BAJAKAN DI YK (DITINJAU DARI UU NO. 19 TH 2002 TENTANG HAK CIPTA) – 03
15. KEDUDUKAN HUKUM USAHA KLINIK KESEHATAN BERSAMA SEHUBUNGAN DENGAN PELAYANAN SWASTA DI BIDANG MEDIK (STUDI PADA USAHA KLINIK KESEHATAN BERSAMA DI PROP. BALI) – 02
16. PERANAN POLRI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS PADA POLRES WONOSOBO) – 04
17. PENGGUNAAN KREDIT BERDOKUMEN/LETTER OF CREDIT (L/C) DI DALAM PELAKSANAAN PEMBAYARAN PADA PRAKTEK PERBANKAN DI BANK EXIM (BANK MANDIRI) KOTAMADYA PONTIANAK KALBAR – 01
18. PERANAN RETRIBUSI DASAR TERHADAP PAD DI KAB. SLEMAN – 01
19. PEMBAGIAN HAK BAGI PARA PEMEGANG POLIS PERUSAHAAN ASURANSI JIWA YANG DINYATAKAN PAILIT – 04
20. TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN KAWIN KONTRAK ANTARA WANITA TIONGHOA INDONESIA DENGAN PRIA TAIWAN DI KOTA SINGKAWANG – 04
21. PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN BIDANG PERUMHAN DI KOTA SAMARINDA – 04
22. PERKEMBANGAN SISTEM PIRAMIDA PADA MULTI LEVEL MARKETING (MLM) DAN PENGATURANNYA DI INDONESIA – 03
23. KAJIAN HUKUM TENTANG PROGRAM REKAPITULASI BANK UMUM – 04
24. HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN KEPAILITAN – 04
25. PRAKTEK MONEY LAUNDERING DALAM HUBUNGAN DENGAN SISTEM PERBANKAN ON LINE – 03
26. PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA TERHADAP KARYA DIPTA MUSIK DAN LAGU BALI – 03
27. PENYELENGGARAAN KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN DI KAB. TEGAL SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 22 TH 1999 TENTANG PEMERINTAH DAERAH – 04
28. KEDUDUKAN HUKUM PASIEN DALAM PERSPEKTIF UU NO. 6 TH 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN – 04
29. UPAYA HUKUM PT. BRI KANTOR CABANG KLATEN DALAM MENYELESAIKAN KREDIT MACET – 04
30. TINJAUAN HUKUM TENTANG KONTRAK JUAL BELI KAPAL ANTARA PEMERINTAH KAB. MERAUKE DENGAN PT. PALINDO JASA UTAMA SURABAYA – 04
31. PEMBAGIAN HAKK-HAK BAGI PARA PEMEGANG POLIS PERUSAHAAN ASURANSI JIWA YANG DINYATAKAN PAILIT – 05
32. PERANAN SIDIK JARI DALAM PENGUNGKAPAN SUATU TINDAK PIDANA (SUATU STUDI DI POLRES KLATEN) – 04
33. REKONSTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN GUNA MENGUNGKAP KEJAHATAN (STUDI DI POLRES SLAWI) – 02
34. SOLUSI HUKUM DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET DI BPD KALTIM – 02
35. UPAYA HUKUM PENANGGULANGAN PEMBOBOLAN KARTU KREDIT MELALUI INTERNET – 03
36. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA KECIL DI BIDANG DESAIN IDUSTRI DI WILAYAH SUKOHARJO PADA ERA GLOBALISASI – 03
37. EKSISTENSI LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPO) DALAM PEMBANGUNAN DESA DI BALI – 03
38. PERAN DEALER DAN BROKER DALAM TRANSAKSI JUAL BELI VALUTA ASING (FOREIGN EXCHANGE) KAITANNYA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR DALAM LINGKUP HUKUM BISNIS DI WILAYAH SURAKARTA – 04
39. DIVESTASI YURIDIS PERLINDUNGAN HAM DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA DI INDONESIA – 02
40. TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAM DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA DI INDONESIA – 03
41. PENERAPAN DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM PRAKTEK PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA – 03
42. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN KATEGORI PELANGGARAN MERK DARI ADUAN DELIK BIASA MENJADI ADUAN DALAM UU MERK DI DIY – 03
43. PERANAN UNIT IDENTIFIKASI ALAM PROSES PENYIDIKAN UNTUK MENGUNGKAP SUATU TINDAK PIDANA (STUDI DI POLRES PURWOREJO) – 03
44. PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (SUATU STUDI DI POLRES BOYOLALI) – 03
45. PERANAN RESERSE DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI DI POLRES YK) – 04
46. PERANAN UU PENANAMAN MODAL ASING DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PADA PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING DI BALI – 03
47. PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA ATAS BUKU DARI UU NO. 19 TH 2002 TENTANG HAK CIPTA – 04
48. MODAL VENTURA SEBAGAI LEMBAGA PEMBIAYAAN BAGO PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH DI PROP PAPUA – 03
49. PERLINDUNGAN MERK TERHADAP TAS YANG DIPRODUKSI MASAL PADA PENGRAJIN DI DAERAH YOGYAKARTA - 03
50. UPAYA PENEGAKAN TINDAK KECURANGAN PERBANKAN DI BANK DKI JAKARTA – 03
51. MASALAH PERDAMAIAN DALAM HUKUM PERDATA PADA UMUMNYA DAN HUKUM KEPAILITAN PADA KHUSUSNYA
52. POLA HUBUNGAN PENANAMAN MODAL OLEH ORANG ASING DALAM PEMBANGUNAN HOTEL DI BALI – 03
53. PENGERTIAN SUMIR DI DALAM HUKUM KEPAILITAN BERDASARKAN UU NO. 4 TH 1998 – 02
54. PENERAPAN KLAUSAULA EKSONERISASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PERUSAHAAN DI KOTAMADYA DENPASAR PROP. BALI – 03
55. ASPEK YURIDIS KEPEMILIKAN SAHAM PEKERJA PADA PERSEROAN TERBATAS PERUSAHAAN PENERBITAN PERS – 04
56. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT MENGKONSUMSI MAKANAN DAN MINUMAN KEMASAN DI KOTA DENPASAR – 03
57. DASAR HUKUM PEMBIAYAAN KREDIT SEPEDA MOTOR YAMAHA DI SAMARINDA DALAM RANGKA MENDUKUNG RODA PEREKONOMIAN DI SEMARANG DILIHAT DARI HUKUM PERJANJIAN – 04
58. PELAKSANAAN PENYALURAN KREDIT USAHA TANI MELALUI BRI DI KAB. BANYUMAS – 04
59. PEMBERDAYAAN BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DI KALTIM DALAM RANGKA MENINGKATKAN INVESTASI LANGSUNG DILIHAT DARI HUKUKM INVESTASI – 04
60. KONSEP BENTUK USAHA TETAP DIER TRANSAKSI ELEKTRONIK – 03
61. ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM PENEMPATAN TKI KELUAR NEGERI – 04
62. PERAN PRINSIP MENGENAL NASABAH DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN UU NO. 15 TH 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG – 05
63. PERLINDUNGAN HUKUM KETIGA DALAM HUBUNGAN DENGAN PERUSAHAAN KELOMPOK (GROUP COMPANY) – 03
64. GUGATAN PELANGGARAN MERK BERDASARKAN PASAL 1365 KUH PERDATA DAN BERDASARKAN UU MERK – 05
65. PERLINDUNGAN KONSUMEN KREDIT PEMILIKAN RUMAH BANK TABUNGAN NEGARA KOTA HIJAU BALIKPAPAN (KPR BTN KHB) – 05
66. PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH TERHADAP PEMBUATAN SYARAT-SYARAT BARU PADA PERUM PEGADAIAN DI KOTA MAKASAR
67. TANGGUNGJAWAB DIREKSI YANG BERTINDAK SEBAGAI PENANGGUNG UTANG PERSEROAN JIKA PERSEROAN DINYATAKAN PAILIT – 04
68. ANALISIS KORELASI MANAJEMEN LIKUIDITAS DENGAN TINGKAT KEPERCAYAAN NASABAH (STUDI EMPIRIS PADA BANK SYARIAH MANDIRI YK) – 05
69. METODE PENAFSIRAN DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA YANG DIAMBIL DARI KETIDAKJELASAN SUATU PASAL DALAM PERJANJIAN DI PN YK – 04
70. PRAKTEK PENGANGKATAN ANAK DALAM HUKUM ADAT TIONGHOA DI KOTA SINGKAWANG PROP KALBAR – 05
71. PERANANA BADAN PERWAKILAN DESA DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA – 03
72. KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEWARISAN MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (STUDI KASUS DIKELUARKAN SESELAN KEC. DENPASAR DAN PN DENPASAR) – 02
73. PEMBATALAN AKTA MATERIIL DI YK (STUDI KASUS DI PN YK) – 05
74. PELAKSANAAN FUNGSI PELAYANAN PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAAN MASYARAKAT DI KAB. SUMBER BARAT – 05
75. FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN APARATUR PEMDA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME DI KAB. BANYUMAS – 02
76. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH KENDARAAN BERMOTOR DI DIY – 05
77. PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) – 05
78. DEPOSITO PIHAK KETIGA SEBAGAI JAMINAN KREDIT PADA PT. BANK LIPPO CABANG MAKASSAR – 05
79. PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DESA DKRMAN PEMOGAN KEC. DENPASAR SELATAN – 05
80. PERANAN NOTARIAT DALAM PEMBUATAN AKTA SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) – 05
81. PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL MASSIMA GALUNG ANTARA PEMILIK TANAH DAN PETANI PENGGARAP DALAM MASYARAKAT BUGIS DI DESA ROMPEGADING KEC. LILIRIAJA KAB. SOPPENG – 05
82. KAPAL LAUT SEBAGAI JAMINAN HIPOTEK DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA PT. BNI (PERSERO) TBK CABANG MAKASAR – 06
83. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BRI CABANG YK SEBAGAI PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA BENDA PERSEDIAAN – 05
84. UPAYA REHABILITASI LAHAN PASCA PENAMBANGAN EMAS PT. KELIAN EQUATORIAL MINING DI KAB. KUTAI BARAT – 05
85. PELAKSANAAN EKSEKUSI DI BAWAH TANGAN JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI UPAYA MELINDUNGI KEPENTINGAN BANK DALAM HAL TERJADINYA KREDIT MACET DALAM KREDIT KEPEMILIKAN MOBIL (KPM) PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL DIKOTA MAKASAR – 05
86. PENERAPAN BAKU MUTU KUALITAS AIR DAN BAKU MUTU LIMBAH CAIR DALAM USAHA PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN SUNGAI MUSI DI KOTA PALEMBANG SUMSEL – 01
87. REKAYASA TEKNOLOGI SARINGAN DENGAN MEDIA TANAH GAMBUT SEBAGAI PENYEDIAAN AIR BERSIH DARI AIR SUNGAI KAINGAN KAB. KATINGAN PROP KALTENG SKALA RUMAH TANGGA – 05
88. KEDUDUKAN ANAK YANG MELAKUKAN KAWIN LARI (SILARIANG TERHADAP HARTA PENINGGALAN ORANG TUA MENURUT HUKUM WARIS ADAT MAKASAR) – 03
89. AKIBAT HUKUM PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT BAGI KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN – 05
90. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUSEN PRODUK SARUNG SAMARINDA DITINJAU DARI SEGI INDIKASI GEOGRAFIS DI KOTA SAMARINGA – 04
91. TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PERUM PEGADAIAN TERHADAP BARANG GADAI DI KOTA MAKASAR - 06
92. TANGGUNG JAWAB PRIBADI DIREKSI SEKALIGUS PEMEGANG SAHAM DALAM PERKARA UTANG PIUTANG PT. SUBAGIO SAWMILL BANJARMASIN – 06
93. AKIBAT HUKUM PENCABUTAN IZIN USAHA BANK BERDASARKAN UU PERBANKAN DAN UU PERSEROAN TERBATAS – 06
94. PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP HASIL REKAMAN SUARA DALAM BENTUK COMPACT DISK (CD) – 02
95. PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA PENERBIT MUSIK DI INDONESIA – 03
96. PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL PADA BANK SYARIAH DIBANDING SISTEM BUNGA PADA BANK KONVENSIONAL – 02
97. PERJANJIAN YURIDIS PERJANJIAN REKAPITULASI PERBANKAN – 99
98. KEWENANGAN PEJABAT LELANG KELAS I UNTUK MEMBELI BARANG BERGERAK DALAM LELANGA NON EKSEKUSI DI KPALN DENPASAR – 06
99. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI PROP RIAU – 05
100. KONSEP PERSAMAAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM HUBUNGAN KERJA OUTSOURICH – 05
101. TINJAUAN TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT MENGKONSUMSI MAKANAN DAN MINUMAN DALAM KALENG DARI DAERAH WONOSOBO – 05
102. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UANG TUNAI DARI BANK OLEH PERUSAHAAN ASURANSI -= 05
103. PENJAMIN KREDIT MACET USAHA KECIL DAN MENENGAH OLEH LEMBAGA PENJAMIN KREDIT – 05
104. UPAYA PENYALURAN DAN PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DI KOTA YK – 05
105. STUDI IMPELEMNTASI UU NO. 19 TH 2002 TENTANG HAK CIPTA DALAM PEMBERANTASAN KASET VCD BAJAKAN DI SURAKARTA – 05
106. PELAKSANAAN THE FILEC’S OF CREDIT ”ANALISIS DALAM PEMBERIAN KREDIT SEBAGAI SALAH SATU UPAYA MENGURANGI KEMUNGKINAN TERJADINYA KREDIT MACET PADA BANK UMUM DI MOJOKERTO – 05
107. PEMBERDAYAAN BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH JATENG DALAM RANGKA MENINGKATKAN INVESTASI LANGSUNG
108. PERANAN PERS DALAM PELAYANAN INFORMASI DITINJAU DARI HUKUM BISINIS (STUDI DI PROP KALTIM) – 05
109. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR TERHADAP JAMINAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA PT. TATA GRAHA ASRI DENGAN PT. BANK NIAGA TBK – 05
110. TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA DENGAN JAMINAN FIDUCIA PADA BANK JATENG CABANG SURAKARTA – 05
111. PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH DAN TATA CARA PENYELESAIAN JIKA TERJADI KREDIT MACET DI BRI CABANG SIDOARJO – 05
112. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TEMUAN INVENTOR DI BIDANG KESEHATAN PADA DEPARTEMEN KESEHATAN RI JAKARTA DALAM HAL ADANYA PENGAMBILAN PIHAK LAIN - 05
113. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN BUPATI MENGELUARKAN KEPUTUSAN PENARIKAN RETRIBUSI JEMBATAN MAHAKAM II DI KAB. KUTAI – 05
114. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA DI BIDANG PROGRAM KOMPUTER DI INDONESIA – 05
115. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KREDITUR DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DI KOTA YK DENGAN BERLAKUNYA UU NO. 4 TH 1996 – 05
116. PERANAN PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI MEDIASI PASCA PERMA NO. 20 TH 2003 DI PN JAKBAR – 05
117. FUNGSI DINAS PENDIDIKAN DI KAB. SLEMAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN WAJAR 9 TH – 05
118. PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA DI BIDANG MUSIK REKAMAN SUARA DI INDONESIA – 05
119. PERLINDUNGAN HUKUM PENERIMA FIDUCIA DALAM PERJANJIAN FIDUCIA YANG DIBUAT DI BAWAH TANGAN (STUDI KASUS DI BRI CABANG WATES) – 05
120. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDUSTRI PEREKAMAN SUARA DARI TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN KASET – 05
121. PELAKSANAAN KLIRING ANTAR BANK ATAS WARKAT YANG BERBENTUK CEK PADA BANK INDONESIA DI WILAYAH SURAKARTA – 05
122. PENGAWASAN PERBANKAN DALAM AKTIVITAS PENGGUNAAN LETTER OF CREDIT (L/C) STUDI KASUS PENCARIAN DANA L/C EFEKTIVITAS PADA PT. BNI TBK – 05
123. UPAYA DAN KENDALA UNTUK MENARIK KEMBALI KENDARAN BERMOTOR AKIBAT KREDIT MACET PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH DI KALTIM DI SAMARINDA - 05

Read more...

TESIS HUKUM [KODE 03Y]

1. PENGGUNAAN KREDIT BERDOKUMEN/LETTER OF CREDIT [L/C] DI DALAM PELAKSANAAN PEMBAYARAN PADA PRAKTEK PERBANKAN DI BANK EXIM [BANK MANDIRI] KOTA MADYA PONTIANAK KALBAR / 2001
2. ASPEK YURIDIS PELAKSANAAN TITIK BERAT OTONOMI DAERAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO 45 1992. STUDI KASUS DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN / 1997
3. NEGARA HUKUM DALAM PERSPEKTIF CIVIL SOCIETY [TELAAH KRITIS TERHADAP NEGARA HUKUM INDONESIA] / 2001
4. PERKEMBANGAN SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN RELEVANSI BAGI USAHA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL / 1997
5. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB WALI AMANAT SEBAGAI SALAH SATU LEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL DALAM PENERBITAN OBLIGASI / 1998
6. BISNIS E.COMMERCE WWW.SANUR.CO.ID [STUDI PEMBATASAN JAMINAN, SYARAT, DAN PERJANJIAN KONDISI PRODUK] / 2003
7. KEBERADAAN HUKUM ADAT DALAM PENEGAKAN HUKUM STUDI TENTANG KEDUDUKAN DAN PENGARUH HUKUM DELIK ADAT PADA PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS PERZINAAN DI LUAR KUHP DI LOMBOK DAN BALI / 1998
8. PENYELENGGARAAN PERTANIAN LAHAN PANTAI DAN DAMPAKNYA TERHADAP LINGKUNGAN DI PROPINSI DIY / 2003
9. IJTIHAD MAHMUD SYALTUT TENTANG HUKUM KELUARGA DALAM AL-FAT AWA
10. PERANAN BADAN PERWAKILAN DESA DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA / 2003
11. MASALAH PENCEMARAN AKIBAT USAHA INDUSTRI KECIL [TELAAH KASUS DI BEBERAPA INDUSTRI KECIL] / 1999
12. TUGAS AKHIR : PERAN ORANG KATU [TOI KATU] DALAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DI TAMAN NASIONAL LORE LINDU SULAWESI TENGAH / 1999
13. KARYA TULIS : UPAYA PEMERINTAH DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA PADA KELOMPOK MISKIN DI KELURAHAN PABUWARAN KECAMATAN PURWOKERTO UTARA KOTIP PURWOKERTO / 1999
14. PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP DI SD, SMP, SMA DI LINGKUNGAN MUHAMMADIYAH KODYA YOGYAKARTA / 1996
15. PEMBANGUNAN PERUMAHAN BERWAWASAN LINGKUNGAN DI KAB. DATI II KLATEN / 1996
16. SIGNIFIKANSI PERANAN BALAI LATIHAN KERJA KHUSUS PARIWISATA YOGYAKARTA DALAM MENGATASI EKSISTENSI PENGANGGURAN YANG BERKUALIFIKASI LULUSAN SMTA DI DIY / 2000
17. PAPAER : EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PEMBERIA N INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP KOTAMADYA YOGYAKARTA / 1998
18. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI PEKERJA ANAK OLEH PEGAWAI PENGAWAS KETENAKERJAAN DI KAB. BOGOR / 2002
19. ADAT KAWIN LARI MASYARAKAT SASAT DITINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM / 2002
20. TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PERTANAHAN KAB/KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PASAL 10 AYAT 1 UU NO. 20 THN 2000 TENTANG BPHTB DITINJAU DARI OBJEKNYA / 2003
21. KEDUDUKAN ANAK YANG MELAKUKAN KAWIN LARI [SILARIANG] TERHADAP HARTA PENINGGALAN ORANG TUA MENURUT HUKUM WARIS ADAT MAKASAR / 2003
22. KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DI DALAM PEWARISAN MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI [STUDI KASUS DI KELURAHAN SESETAN, KECAMATAN DENPASAR SELATAN] / 20002
23. KEBIJAKAN BANK INDONESIA BAGI PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH [TELAAH ATAS KEBIJAKAN BI SEBELUM DAN SESUDAH KRISIS EKONOMI] / 1992 – 2002
24. UPAYA HUKUM PENANGGULANGAN PEMBOBOLAN KARTU KREDIT MELALUI INTERNET / 2004
25. PRAKTEK MONEY LAUNDREING DALAM HUBUNGANNYA DENGAN SISTEM PERBANKAN ON-LINE / 2004
26. UPAYA HUKUM PT. BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG KLATEN DALAM MENYELESAIKAN KREDIT MACET / 2004
27. PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERUSAHAAN KELOMPOK [GROUP COMPANY] / 2003
28. PERAN DEALER DAN BROKER DALAM TRANSAKSI JUAL- BELI VALUTA ASING [FOREIGN EXCHANGE] KAITANNYA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR DALAM LINGKUP HUKUM BISNIS DI WILAYAH SURAKARTA / 2004
29. DIVESTASI SEBELUM JATUH TEMPO PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN MODAL VENTURA / 2004
30. HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN KEPAILITAN / 2003
31. PENERAPAN KLAUSULA EKSONERASI DASAR PERJANJIAN JUAL BELI PERUMAHAN DI KOTAMADYA DENPASAR PROPINSI BALI / 2003
32. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA KECIL DI BIDANG DESAIN INDUSTRI DI WILAYAH SUKOHARJO PADA ERA GLOBALISASI / 2003
33. KAITAN HUKUM TENTANG PROGRAM REKAPITULASI BANK UMUM / 2003
34. EKSPLOITASI KETENAGAKERJAAN DALAM SISTEM PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ANAK DI KABUPATEN BANYUMAS / 2003
35. PENGATURAN PERUBAHAN PEMERINTAHAN MENJADI KELURAHAN MENJADI PEMERINTAH DESA DALAM SISTEN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BANYUMAS / 2002
36. INFLASI DAN RIBA / 2004
37. EKSISTENSI LEMBAGA PERKREDITAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA PAKRAMAN DI BALI / 2003
38. PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA TERHADAP KARYA CIPTA MUSIK DAN LAGU DI BALI / 2003
39. UPAYA PENCEGAHAN TINDAK KECURANGAN PERBANKAN DI BANK DKI JAKARTA / 2002
40. PENYELENGARAAN KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN DI KABUPATEN TEGAL SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHN 1999 TENTANG PEMERINTAH DAERAH / 2003
41. PENGATURAN PERUBAHAN PEMERINTAH KELURAHAN MENJADI PEMERINTAH DESA DALAM SISTEM OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BANYUMAS / 2002
42. PENENTUAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM SISTEM OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BANYUMAS [SUATU TINJAUAN YURIDIS] / 2002
43. PERLINDUNGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM SISTEM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DI KABUPATEN PURBALINGGA / 2003
44. LEGALITAS DEKRIT PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA / 2003
45. IMPLEMENTASI NIATAN POLITIK EKSEKUTIF DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PRANATA HUKUM DAERAH YANG LEGAL DAN BAIK SERTA DEMOKRATIS / 2003
46. EKSISTENSI KEBIJAKAN DAERAH YANG DEMOKRATIS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERSIH DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME / 2002
47. TINJAUAN PERLINDUANGN HAK ASASI MANUSIA DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA DI INDONESIA / 2002
48. IMPLEMENTASI NIATAN POLITIK EKSEKUTIF DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PRANATA HUKUM DAERAH YANG LEGAL DAN BAIK SERTA DEMOKRATIS / 2003
49. EKSISTENSI PENGATURAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BANYUMAS / 2003
50. LEGALITAS DEKRIT PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA / 2003
51. TANGUNGJAWAB BADAN PERWAKILAN DESA DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA / 2003
52. PELAKSANAAN PENGAWASAN DPRD TERHADAP DANA PERIMBANGAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAUN 1999 / 2003
53. PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA ATAS BUKU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA / 2004
54. PENERAPAN DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM PRAKTEK PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA / 2004
55. KEDUDUKAN HUKUM PASIEN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN / 2004
56. ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM PENEMPATAN TKI KE LUAR NEGERI / 2004
57. KONSEP BENTUK USAHA TETAP DI ERA TRANSAKSI ELEKTRONIK / 20003
58. MASALAH PERDAMAIAN DALAM HUKUM PERDATA PADA UMUMNYA DAN HUKUM KEPAILITAN PADA KHUSUSNYA / 2003
59. PENGERTIAN SUMIR DI DALAM HUKUM KEPAILITAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMO 4 TAHUN 1998 / 2002
60. TINJAUAN HUKUM TENTANG KONTRAK JUAL BELI KAPAL ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE DENGAN PT. PALINDO JAYA UTAMA SURABAYA / 2004
61. MODAL VENTURA SEBAGAI LEMBAGA PEMBIAYAAN BAGI PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH DI PROPINSI PAPUA / 2004
62. ASPEK YURIDIS KEPEMILIKAN SAHAM PEKERJA PADA PERSEROAN TERBATAS PERUSAHAAN PERS / 2004
63. SOLUSI HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM BISNIS PERUMAHAN DI KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA / DIY / 2003
64. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM BISNIS PERUMAHAN DI KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA / 2003
65. PERKEMBANGAN SISTEM PIRAMIDA PADA MULTI LEVEL MARKETING [MLM] DAN PENGATURANNYA DI INDONESIA
66. PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN BIDANG PERUMAHAN DI KOTA SAMARINDA / 2003
67. PERLINDUNGAN MEREK TERHADAP TAS YANG DIPRODUKSI MASSAL PADA PENGRAJIN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA / 2003
68. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN KATEGORI PELANGGARAN MEREK DARI DELIK BIASA MENJADI DELIK ADUAN DALAM UNDANG-UNDANG MEREK DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA / 2003
69. PENGAJUAN HAK MEMINTA KETERANGAN [INTERPELASI] OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI RIAU KEPADA GUBERNUR RIAU DALAM HAL PERMASALAHAN PEMERINTAH DI KABUPATEN KAMPAS [PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999] / 2003
7O. PERANAN UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL ASING DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PADA PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING DI BALI / 2003
71. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT MENGKONSUMSI MAKANAN DAN MINUMAN KEMASAN DI KOTA DENPASAR / 2003
72. POLA HUBUNGAN PENANAMAN MODAL OLEH ORANG ASING DALAM PEMBANGUNAN HOTEL DI BALI / 2003
73. PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT. BANK BUKOPIN CABANG KLATEN / 2005
74. TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PERKAWINAN ANTARA WANITA TIONGHOA INDONESIA DENGAN PRIA TAIWAN MELALUI PERANTARA AGEN [MAK COMBLANG] DI KOTA SINGKAWANG / 2005
75. TINJAUAN HUKUM ATAS PERMASALAHAN DAN KESULITAN PENERAPAN PEMBUKTIAN SEDERHANA [SUMIR] DALAM PERKARA KEPAILITAN / 2005
76. PEMBAGIAN HAK-HAK BAGI PARA PEMEGANG POLIS PERUSAHAAN ASURANSI JIWA YANG DINYATAKAN PAILIT / 2005
77. PERAN PRINSIP MENGENAL NASABAH DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG / 2005
78. PEMBERDAYAAN BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DI KALIMANTAN TIMUR DALAM RANGKA MENINGKATKAN INVESTASI LANGSUNG DILIHAT DARI HUKUM INVESTASI / 2004
79. DASAR HUKUM PEMBIAYAAN KREDIT SEPEDA MOTOR YAMAHA DI SAMARINDA DALAM RANGKA MENDUKUNG RODA PEREKONOMIAN DI SAMARINDA DI LIHAT DARI HUKUM PERJANJIAN / 2004
80. PERLINDUNGAN KONSUMEN KREDIT PEMILIKAN RUMAH BANK TABUNGAN NEGARA KOTA HIJAU BALIKPAPAN [KPR BTN KHB] / 2004
81. PERANAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PENCURIAN DENGAN KEKERASAN / STUDI KASUS DI POLRES WONOSOBO / 2004
82. MASALAH PERDAMAIAN DALAM HUKUM PERDATA PADA UMUMNYA DAN HUKUM KEPAILITAN PADA KHUSUSNYA / 2003
83. UPAYA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP SANKSI-SANKSI / 2004
84. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN TUDUHAN PRAKTEK MONOPOLI OLEH GROUP 21 CINIPLEX DALAM INDUSTRI FILM / 2005
85. PERWUJUDAN OTONOMI DI BIDANG PERTANAHAN DI KABUPATEN BANYUMAS / 2005
86. PRAKTEK PENGANGKATAN ANAK DALAM HUKUM ADAT TIONG HOA DI KOTA SINGKAWANG PROPINSI KALIMANTAN BARAT / 2005
87. TANGGUNG JAWAB PT. POS INDONESIA [PERSERO] DALAM MENYELENGGARAKAN LAYANAN JASA PAKET POS DENGAN TEPAT, CEPAT, DAN AMAN SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN KONSUMEN DI YOGYAKARTA / 2002
88. FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME DI KABUPATEN BANYUMAS /
89. TINJAUAN YURIDIS AKTA PENGAKUAN HUTANG YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DAN PELAKSANAANNYA DALAM PRAKTEK / 2004
90. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BRI CABANG YOGYAKARTA SEBAGAI PEMEGANG JAMINAN FIDUCIA BENDA PERSEDIAAN / 2004
91. PENJUALAN MELALUI LELANG ATAS BENDA YANG DIJAMINKAN PADA BANK PEMERINTAH OLEH PEJABAT LELANG KELAS I DI KOTA MAKASAR / 2004
92. PELAKSANAAN FUNGSI PELAYANAN PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SUMBA BARAT / 2005
93. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DISTRIBUTOR INDEPENDEN DALAM EZUINO BISNIS NETWORK MARKETING DI JAKARTA / 2005
94. PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN BIDANG PERUMAHAN DI KOTA SAMARINDAH / 2003
95. PENERAPAN DOKTRIN PERCING THE CORPORATE VEIL DALAM PRAKTEK PERSEROAAN TERBATAS DI INDONESIA / 2004
96. GUGATAN PELANGGARAN MEREK BERDASARKAN PASAL 1365 KUH PERDATA DAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG MEREK / 2003
97. PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA / STUDI DI POLRES BOYOLALI / 2004
98. PERANAN RESERSE DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA / 2004
99. ANALISIS HUKUM PERJANJIAN BELI SEWA MOBIL DENGAN CARA KREDIT PADA PT. TUNAS FINANCINDO DI MAKASAR / 2005
100. KAPAL LAUT SEBAGAI JAMINAN HIPOTIK DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG MAKASAR / 2006
101. PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMUT) / 2005
102. DEPOSITO PIHAK KETIGA SEBAGAI JAMINAN KREDIT PADA PT. BANK LIPPO CABANG MAKASAR / 2005
103. UPAYA DINAS PERHUBUNGAN DAN LLAJ DALAM MENGATASI PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PENYELENGGARA ANGKUTAN KOTA DAN PEDESAAN DI KAB. BANYUMAS / 2003
104. PERANAN RENCANA TATA RUANG DALAM MENJAGA KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP DI PROPINSI RIAU / 2006
105. HAK MEWARIS ANAK LUAR KAWIN WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA DALAM PRAKTEKNYA DI KOTA SINGKAWANG / 2005
106. KEDUDUKAN HAK PENGELOLAAN ATAS TANAH MENURUT PASAL 33 AYAT 3 UUD 1945 / 1995yyyyyyyyyyyyy
107. PERANAN UNIT IDENTIFIKASI DALAM PROSES PENYIDIKAN UNTUK MENGUNGKAP SUATU TINDAK PIDANA / STUDI DI POLRES PURWOREJO / 2003
108. PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA PENARIKAN HIBAH DI PENGADILAN AGAMA BANTUL / 2006
109. PENYELESAIAN GUGATAN WANPRESTASI MELALUI MEDIASI / 2006
110. PIDANA MATI DI INDONESIA, TELAAH KONSEPSI DAN APLIKASINYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAM / 2005
111. KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG ALIH TEKNOLOGI DALAM HUBUNGANNYA DENGAN USAHA PENGEMBANGAN INDUSTRI DI PT. COLA-COLA BOTTLING INDONESIA JAWA TENGAH , SEMARANG / 2005
112. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI PROPINSI RIAU / 2005
113. BISNIS E-COMERCE WWW.SANUR.CO.ID STUDI PEMBATASAN JAMINAN SYARAT DAN PERJANJIAN KONDISI PRODUK / 2003
114. AUTENTIKASI DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI BISNIS SECARA ELEKTRONIK [SUATU KAJIAN NORMATIF TERHADAP PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMBUKTIAN INDONESIA] / 2002
115. PERANAN BADAN PERWAKILAN DESA DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA /
116. PENERAPAN KLAUSA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN JUAL-BELI PERUMAHAN DI KOTA MADYA DENPASAR PROPINSI BALI / 2003
117. PERAN DEALER DAN BROKEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI VALUTA ASING (FOREIGS EXCHANGE ) KAITANNYA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR DALAM LINGKUP HUKUM BISNIS DI WILAYAH SURAKARTA /2004
118. HAMBATAN – HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN KEPAILITAN / 2003
119. PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA TERHADAP KARYA CIPTA MUSIK DAN LAGU DI BALI / 2003
120. ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM PENEMPATAN TKI KE LUAR NEGERI / 2004
121. AKIBAT PEMBATALAN AKTA HIBAH TANAH YANG DIBUAT OLEH PEJABAT AKTA TANAH (PPAT) DI LUAR WILAYAH KEWENANGANNYA – STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO 11 / PDT.G / 2002 PN. KALIANDA
122. KOSONG
123. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN AKAD MASYARAKAT PADA BANK SYARIAH MANDIRI DI KOTA CILEGON / 2006
124. PELAKSANAAN AKAD HAWALAH PADA PT. BANK SYARIAH MUAMALAT INDONESIA CAB YOGYAKARTA / 2007
125. KONSEKUENSI YURIDIS BAGI PARA KREDITUR TERHADAP PERNYATAAN PAILIT YANG DIMOHON OLEH SALAH SATU KREDITUR YANG TERKAIT DENGAN PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI / 2003

Read more...

TESIS HUKUM [KODE O.9]

1 PERLINDUNGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM SISTEM PENYELESAIAN PERSELESAIAN PERBURUHAN DI KABUPATEN PURBALINGGA/2003
2 UPAYA HUKUM PT. BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG KLATEN DALAM MENYELESAIKAN KREDIT MACET/2004
3 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT MENGKONSUMSI MAKANAN DAN MINUMAN KEMASAN DI KOTA DENPASAR/2003
4 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI PROV. RIAU/2005
5 ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM PENEMPATAN TKI KE LUAR NEGERI/2004
6 PERANAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN PENIPUAN VIA SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) DARI HANDPHONE
7 IMPLEMENTASI KONVENSI KEJAHATAN PENERBANGAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINGDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA
8 PERAN DAN TANGUNG JAWAB WALI AMANAT SEBAGAI SALAH SATU LEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL DALAM PENERBITAN OBLIGASI
9 FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN) DI KABUPATEN BANYUMAS
10 PEMBATALAN AKTA NOTARIIL DI YOGYAKARTA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA)
11 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN SUATU EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN PPK DI KECAMATAN TEMINABUAN KABUPATEN SORONG
12 PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP HASIL REKAMAN SUARA DALAM BENTUK COMPACT DISCS (CD)
13 PENERAPAN DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM PRAKTEK PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA
14 PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA DI BIDANG MUSIK REKAMAN SUARA DI INDONESIA
15 (kosong)
16 STUDI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2002TENTANG HAK CIPTA DALAM PEMBERANTASAN KASET VCD BAJAKAN DI SURABAYA
17 PERANAN BADAN PERWAKILAN DESA DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA
18 PERANAN RENCANA TATA RUANG DALAM MENJAGA KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP DI PROPINSI RIAU
19 UPAYA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP SANKSI-SANKSI JABATAN
20 KEDUDUKAN ANAK YANG MELAKUKAN KAWIN LARI (SILARIANG) TERHADAPD HARTA PENINGGGALAN ORANG TUA MENURUT HUKUM WARIS ADAT MAKASSAR
21 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KREDITUR DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DI KOTA YOGYAKARTA DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMER 4 TAHUN 1996
22 TINJAUAN YURIDIS AKTA PENGAKUAN HUTANG YANG DI BUAT OLEH NOTARIS DAN PELAKSANAANNYA DALAM PRAKTEK
23 PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA ATAS BUKU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA
24 PERANAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN( STUDI DI POLRES WONOSOBO)
25 PERANAN PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI MEDIASI PASCA PERMA NO 2 TAHUN 2003 DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
26 TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UANG TUNAI DI BANK OLEH PERUSAHAAN ASURANSI
27 EKSISTENSI KEBIJAKAN DAERAH YANG DEMOKRATIS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERSIH BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME
28 TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN /KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM SELF ASSESSMENT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG BPHTB DITINJAU DARI OBYEKNYA
29 PELAKSANAAN FUNGSI PELAYANAN PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SUMBA BARAT
30 PERANAN RESERSE DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI DI POLTABES YOGYAKARTA
31 PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN BIDANG PERUMAHAN DI KOTA SAMARINDA, 03
32 PERLINDUNGAN MEREK TERHADAP TAS YANG DIPRODUKSI MASSAL PADA PENGRAJIN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 03
33 PRAKTEK MONEY LAUNDERING DALAM HUBUNGANNYA DENGAN SISTEM PERBANKAN ON-LINE
34 PENYELESAIAN GUGATAN WANPRESTASI MELALUI MEDIASI, 06
35 UPAYA HUKUM PENANGGULANGAN PEMBOBOLAN KARTU KREDIT MELALUI INTERNET, 04
36 HUKUM WARIS ADAT DAN HUKUM WARIS ISLAM DALAM MASYARAKAT (SUATU STUDI TENTANG OPERASIONALISASI HUKUM KEWARISAN ISLAM DI TENGAH-TENGAH MASYARAKAT MUSLIM TANGERANG, 07
37 PELAKSANAAN PENANDATANGANAN AKTA OLEH PENERIMA KUASA DALAM AKTA SKMHT YANG DIBUAT OLEH NOTARIS, 07
38 TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) YANG TIMBUL KARENA ADANYA PEMBAGIAN WARISAN, 04
39 TINJAUAN YURIDIS PENATAGUNAAN TANAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN WILAYAH KOTA BAGI PEMBANGUNAN KAWASAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN BUKIT SEMARANG BARU (BSB) DI KOTA SEMARANG, 05
40 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTEK PEMBUATAN PERJANJIAN KAWIN DI KOTA BANDUNG, 05
41 PEMBATALAN PERKAWINAN SERTA AKIBAT HUKUMANNYA DI PENGADILAN AGAMA SLAWI, 06
42 JAMINAN FIDUSIA TERHADAP BARANG PERSEDIAAN DI PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR WILAYAH 05 SEMARANG, 07
43 PERANAN NOTARIS DALAM PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS MENJELANG PROSES EMISI SAHAM, 06
44 WEWENANG NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH DI KOTA MAGELANG, 06
45 PERANAN BADAN AMIL SEBAGAI PENGELOLA DALAM UPAYA MENGUBAH STATUS MUSTAHIK MENJADI MUZAKKI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR. 38 TAHUN 1999, 05
46 PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LESSOR DALAM PERJANJIAN LEASING (SEWA GUNA USAHA), 04
47 JENIS-JENIS PERJANJIAN SEBAGAI DASAR HUKUM DALAM PENGGALIAN HAK GUNA BANGUNAN OBYEK HAK TANGGUNGAN, 07
48 PEMBENTUKAN BALAI LELANG SEBAGAI UPAYA PEDAYAGUNAAN LELANG DI INDONESIA, 07
49 PELAKSANAAN PERKAWINAN SUKU DAYAK BAKATI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, 07
50 PENGGUNAAN TANAH ADAT UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN LANGOWAN KABUPATEN MINAHASA PROPINSI SULAWESI UTARA, 07
51 PERJANJIAN PENANGGUNGAN (BORGTOCHT) SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PENGIKATAN JAMINAN KREDIT BANK PADA KANTOR PUSAT PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, 08
52 PERTANGGUNGJAWABAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM MENJALANKAN TUGAS PROFESINYA, 07
53 PELAKSANAAN PERKAWINAN BAGI PENGHAYATAN KEPERCAYAAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KOTA SEMARANG, 07
54 PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG SALATIGA, 07
55 PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN WONOGIRI, 07
56 PELAKSANAAN PERJANJIAN LEASING KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. MITRA DANA PUTRA UTAMA FINANCE CABANG SEMARANG, 06
57 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAKUAN HUTANG DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK, 04
58 EKSEKUSI TERHADAP BARANG JAMINAN YANG DIIKAT DENGAN FIDUSIA DI BANK PAPUA YAPEN WAROPEN SERUI, 07
59 TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) TERHADAP PENGANGKATAN ANAK SERTA AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PEMBAGIAN WARIS (STUDI DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG), 07
60 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL (TANAH PERTANIAN) DI DESA PAKOPEN KECAMATAN BAWEAN KABUPATEN SEMARANG
61 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUATAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) DI KOTA SEMARANG, 07
62 PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN UMAT KHONGHUCU DI KABUPATEN JEPARA, 07
63 PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KASUS MALAPRAKTEK MEDIK DAN PENYELESAIANNYA DI PENGADILAN NEGERI CIBINONG (STUDI KASUS PERKARA NOMOR: 126/PDT.G/2003/PN.CBN), 08
64 KEDUDUKAN WASIAT DALAM SISTEM PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN MENURUT HUKUM ISLAM DALAM TATA HUKUM INDONESIA
65 PELAKSANAAN PERMOHONAN PEMBERIAN HAK BARU ATAS TANAH BEKAS HAK GUNA BANGUNAN ASAL HAK BARAT DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO, 05
66 PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DASAR HIBAH WASIAT DI KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN KOTA PURWOKERTO, 07
67 PERUBAHAN KELAMIN BAGI TRANSSEKSUAL DALAM KAITANNYA DENGAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM, 05
68 PELAKSANAAN PENDIRIAN YAYASAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 DI DENPASAR
69 PELAKSANAAN PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PT BANK NIAGA TBK CABANG BANDUNG, 07
70 KAJIAN HUKUM TENTANG POLIGAMI DAN PERMOHONAN POLIGAMI YANG DITOLAK DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN SEMARANG, 07
71 PELAKSANAAN BEDA AGAMA DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, 07
72 PENYELESAIAN UTANG DEBITOR TERHADAP KREDITOR MELALUI KEPAILITAN, 07

Read more...

TESIS MPKD [IDTESIS SOFT-01/TESIS-PDF/KODE SO. 32-PDF]

1 KAJIAN PENERAPAN KRITERIA PENYEDIAAN SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN KELAPA GADING,05
2 PELACAKAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (STUDI KASUS KAB/KOTA DI PROVINSI BALI),05
3 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MELALUI PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN DANA ALOKASI DESA (DAD) (STUDI KASUS DI DESA MERBAU KECAMATAN LUBUK BATANG KABUPATEN OGAN KOMERING ULU PROPINSI SUMATERA SELATAN),05
4 STRATEGI MEMASARKAN KOTA BEKASI BERDASARKAN DAYA TARIK INVESTASI,06

Read more...

TESIS MPKD [IDTESIS SOFT-01/TESIS-MS.WORD/KODE SO. 11]

1 PERKEMBANGAN FISIK KOTA STUDI KASUS DI KECAMATAN SUNGAI RAYA
2 FENOMENA PASAR TANAH INFORMAL DAN TERBENTUKNYA RAGAM POLA PERMUKIMAN DI KOTA TANJUNG PINANG
3 PASAR TANAH PERKOTAAN INFORMAL - SUATU SKETSA PERTANAHAN DI PINGGRIRAN KOTA METROPILITAN
4 PENGARUH PEMBANGUNAN PERUMAHAN TERHADAP PERKEMBANGAN KOTA PURWOKERTO, 01

Read more...

TESIS MPKD [KODE 07Y]

1. ANALISIS TRANSFORMASI SPASIAL KOTA KUDUS, 02
2. STUDI PERKEMBANGAN KAWASAN PERDAGANGAN KOTA: KASUS KOTA PURWOKERTO, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS, PROINSI JAWA TENGAH, 00
3. PENGARUH PERKEMBANGAN PENGGUNAAN LAHAN TERHADAP STRUKTUR TATA RUANG KOTA CIREBON,00
4. KAJIAN FAKTOR-FAKTOR YANG MENENTUKAN PILIHAN LOKASI LAHAN/TANAH. (STUDI KASUS DI RING ROAD UTARA KOTA YOGYAKARTA), 01
5. INTERAKSI ANTARA TRANSPORTASI DARAT DENGAN PERUBAHAN GUNA LAHAN KOTA. (STUDI KASUS KOTA MAGELANG), 01
6. PERKEMBANGAN FISIK KOTA PURWOKERTO TAHUN 1990 – 2000, 00
7. KAJIAN PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN KOTA (STUDI KASUS KAWASAN SUKARNO HATTA DAN BERINGIN KOTA MADYA MAGELANG), 96
8. PENGARUH PEMBANGUNAN PERUMAHAN TERHADAP PERKEMBANGAN KOTA PURWOKERTO, 01
9. PENGARUH PERKEMBANGAN PENGGUNAN LAHAN TERHADAP STRUKTUT TATA RUANG KOTA CIREBON, 00
10. PENGARUH PEMBANGUNAN PERUMAHAN RS/RSS TERHADAP STRUKTUR RUANG KOTA PALANGKARAYA, 02
11. KAJIAN EMPIRIK RUANG TERBUKA HIJAU KOTA YOGYAKARTA (STUDI KASUS KAMPUS UGM YOGYAKARTA), 02
12. KAJIAN PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DI SEKITAR JALAN ARTERI LINGKAR BARAT PALEMBANG, 01
13. EVALUASI KINERJA PEMERINTAH KECAMATAN DALAM KOORDINASI PENYUSUNAN USULAN PROGRAM DAN PROYEK PEMBANGUNAN (STUDI KASUS PELAKSANAAN FORUM DISKUSI UDKP KECAMATAN FAK-FAK DAN TELUK ARGUNI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II FAK-FAK, 00
14. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERHADAP KUALITAS RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH (STUDI KASUS KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BONE DAN MAROS, 96
15. PERILAKU PEMILIHAN LOKASI PARKIR STUDI KASUS KAWASAN MALIOBORO YOGYAKARTA, 97
16. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KUALITAS RENCANA PEMBANGAUNAN TAHUNAN DAERAH (STUDI KASUS KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BONE DAN MAROS), 96
17. PENGARUH PARIWISATA TERHADAP POLA TATA RUANG PERUMAHAN TRADISIONAL BALI (STUDI KASUS KAWASAN WISATA KUTA), 88
18. PROPOSAL PENGARUH INTERAKSI DESA KOTA TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA,
19. INSTITUSI ADAT DALAM PENGELOLAAN EKOSISTEM SUMBER DAYA ALAM WILAYAH PESISIR, LAUT DAN PULAU-PULAU KECIL, 03
20. PERAN KOTA KECIL TERHADAP PERKEMBANGAN DAERAH BELAKANGNYA (HINTERLAND). STUDI KASUS DI KABUPATEN KARANGANYAR, 04
21. KAJIAN DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KERJA SAMA PENGELOLAAN SARANA PRASARANA, 04
22. KETERKAITAN ANTARA PENGEMBANGAN OBYEK WISAT PULAU KUMALA KABUPATEN KERTANEGARA DENGAN MASYARAKAT SEKITAR, 04
23. ANALISIS PERAN STAKEHOLDERS DALAM MODEL PERENCANAAN MPBM DI KOTA MATARAM, 03
24. ANALISIS PERGERAKAN SPATIAL PENDUDUK (KASUS DESA TRANSMIGRASI BATU SIBUNG DAN DESA NON TRANSMIGRASI TANGKUM BATUAH KABUPATEN BARITO TIMUR, 04
25. ANALISIS BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN FISIK KOTA SLEMAN, 96
26. PEMANFAATAN TANAH KAS DESA (STUDI KASUS DESA CATUR TUNGGAL KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN), 03
27. PERANAN STAKEHOLDERS DALAM PROSES PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN IBU KOTA KABUPATEN SOLOK, 03
28. STUDI PROSES PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DAN PERSEPSI STAKEHOLDERS (KASUS PROSES PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2001 – 2005),
29. ANALISIS POLA PERGERAKAN SPATIAL PENDUDUK (KASUS DESA TRANSMIGRASI BATU SIBUNG DAN DESA NON TRANSMIGRASI TANGKUM BATUAH KABUPATEN BARITO TIMUR)
30. PERANAN STAKEHOLDERS DALAM PROSES PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN IBU KOTA KABUPATEN SOLOK
31. PENGARUH FAKTOR SOSIAL KULTURAL MASYARAKAT TERHADAP PERKEMBANGAN RUANG KOTA (KASUS KOTA KECAMATAN KABUPATEN MUSI RANCUASAM 1990-2000)
32. PROSPEK PENGEMBANGAN KOTA BUNTOK SEBAGAI IBUKOTA KABUPATEN DATI II BARITO SELATAN
33. KARAKTERISTIK PEMUKIMAN PERAMBAH KAWASAN HUTAN DI KECAMATAN LEMPUNG KABUPATEN OGAN KOMERING LOR
34. ANALISIS SPASIAL DAN EKONOMI PELAYANAN PASAR SENTRAL RAH TERHADAP WILAYAH SEKITARNYA
35. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KECAMATAN PO DAN KENDARI
36. EFEKTIVITAS KINERJA BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) SEBAGAI INSTITUSI PERENCANAAN DALAM P2 DI KABUPATEN SLEMAN
37. PERSPEKSI STAKEHOLDERS TERHADAP RENCANA STRATEGIS KABUPATEN OKH 2001-2005
38. EVALUASI KEBIJAKAN KAPET STUDI TENTANG PENETAPAN PELUANG DAN TANTANGAN KAWASAN ANDALAN BIAH
39. PENGARUH KAWASAN PERUMAHAN TERHADAP WILAYAH DI SEKITARNYA (STUDI KASUS PERUMNAS DAN PERUMAHAN IDAMAN PERMAI AIR BANG KOTA CURUP)
40. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PADA PROYEK INPRES PENINGKATAN JALAN DI KABUPATEN BANJAR
41. STUDI PERBANDINGAN ANTARA KOTA PADANG PANJANG DAN KOTA ADMINISTRATIF KLATEN DARI PERSPEKTIF PENENTUAN STATUS (STUDI KASUS KOTA PADANG PANJANG DI SUMBAR DAN KOTA KLATEN DI JATENG)
42. PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERBASIS MASYARAKAT LOKAL DI KAMPUNG YOTA TEPI DANAU SENTANI
43. STUDI PEMBENTUKAN KLUSTER CULTURAL PRODUCT INDUSTRIE DI KOTAGEDE
44. STUDI KESESUAIAN LAHAN BAGI ALTERNATIF PENGEMBANGAN KAWASAN KOTA BARU DRIYOREJO JAWA TIMUR
45. STUDI KELAYAKAN RENCANA INVESTASI PEMBANGUNAN KAWASAN BARU BURING SAKLIT DI KOTAMADYA MALANG
46. PERAN DAN KONSTRIBUSI MODAL SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT MISKIN (STUDI KASUS PEMBANGUNAN PERUMAHAN KELUARGA MISKIN NON PENGUNGSI DI DESA POSO KEC. TELUK AMBON BENGUALA KOTA AMBON)
47. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN INDUSTRI KERAJINAN GERABAH KASONGAN
48. KARAKTERISTIK PEMUKIMAN PERAMBAH KAWASAN HUTAN DI KEC. LEMPUNG KAB. OGAH KOMERING
49. IMPLEMENTASI FUNGSI EVALUASI BAPPEDA (STUDI KASUS DI KOTAMADYA DATI II JAMBI)
50. SISTEM PENGELOLAAN WILAYAH HUTAN PRODUKSI DALAM KONSEP LEMBAGA MASYARAKT ADAT PAPUA (STUDI KASUS HUTAN PRODUKSI DI DAERAH ASMAT DISTRIK AKAT KAB. MERAUKE)
51. KERUSAKAN DAN PELESTARIAN HUTAN DI KEC. KEI KECIL KAB. MALUKU TENGGARA PROPINSI MALUKU
52. KONFLIK KEGIATAN PENAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KAB. BIMA

Read more...

TESIS FINANCE/AKT [KODE O.10]

1 ANALISIS PENGARUH STRUKTUR MODAL TERHADAP LIKUIDITAS, RENTABILITAS MODAL SENDIRI, DAN EARNING PER SHARE PADA KONDISI NORMAL DAN KONDISI KRISIS/2000
2 ANALISIS PENINGKATAN PENERIMAAN PENDAPATAN JASA PENDIDIKAN PADA PUSAT PENGEMBANGAN TENAGA PERMINYAKAN DAN GAS BUMI CEPU/1997
3 PENGARUH PENGALAMAN AKUNTAN PEMERIKSA TERHADAP PENGETAHUAN DAN PENGGUNAAN INTUISINYA MENGENAI KEKELIRUAN/
4 PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN, KOMITMEN ORGANISASI, KETERLIBATAN KERJA, KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN, JENIS INDUSTRI, DAN SENJANGAN ANGGARAN.
5 PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN KARAKTERISTIK PERSONAL TERHADAP KEPUASAN KERJA
6 FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Read more...

TESIS MEP [IDTESIS SOFT-01/TESIS-MS.WORD/KODE SO. 13]

1 DAMPAK PROYEK KREDIT MIKRO TERHADAP PENDAPATAN USAHA KECIL BATIKKAYU (Studi Kasus PKM Di Desa Kerebet Kelurahan Sendangsari Kecamatan Bangunjiwo Kabupaten Bantul)
2 EVALUASI PROSES PENYUSUNAN DAN PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA KABUPATEN ACEH TENGGARA
3 ANALISIS STRUKTUR EKONOMI KABUPATEN LAMPUNG UTARA, 02

Read more...

TESIS MEP [IDTESIS SOFT-01/TESIS-PDF/KODE SO. 18-PDF]

1 SKALA PRIORITAS OTONOMI DAERAH DITINJAU DARI SISI EKONOMI DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI JAWA BARAT, 01
2 PERENCANAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA BANK MUAMALAT INDONESIA, 01
3 LEMBAGA PENDIDIKAN PESANTREN (STUDI TENTANG MODAL SOSIAL DI PESANTREN ALHAMIDIYAH DAN PESANTREN DARUL ARQOM DEPOK), 02

Read more...

TESIS MEP [KODE 05Y]

1. LABA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DELTA TIRA DALAM OTONOMI DAERAH DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA (STUDI KASUS KAB. SIDOREJO)
2. EVALUASI IMPLEMENTASI STRATEGI BISNIS PARIWISATA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH (STUDI KASUS D.I.Y)
3. PELUANG INVESTASI DI PROPINSI DATI I LAMPUNG DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
4. KEBUTUHAN INVESTASI SEKTOR PERTANIAN DI PROPINSI JAMBI DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
5. ANALISIS PERUBAHAN KESEMPATAN KERJA DI PROPINSI D.I.Y TAHUN 1990-1997
6. TINJAUAN PENGARUH HARGA SEWA RUMAH TERHADAP NJOP PERUMAHAN (STUDI KASUS DI KOTAMADYA DATI II YOGYAKARTA DAN KEC. DEPOK KAB. DATI II SLEMAN)
7. DAMPAK PERUBAHAN PRODUKSI TERHADAP KESEMPATAN KERJA DI PROPINSI MALUKU TAHUN 1990-1992
8. KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI DALAM MENINGKATKAN RETRIBUSI DAERAH (STUDI KASUS PADA KANTOR-KANTOR DISPENDA KAB. SORONG)
9. POTENSI DAN PROSPEK RETRIBUSI PASAR KOTA PEKAN BARU PROP. RIAU
10. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA YOGYAKARTA
11. ANALISIS MANFAAT DAN BIAYA PROYEK IRIGASI RIAMKANAN DI KAB. BANJAR KALSEL.
12. EVALUASI KINERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA PALU PROP. SULTENG TAHUN 1996-2000
13. EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN IMPRES DAERAH TINGKAT II DI JATIM SELAMA PEITA IV DAN PELITA V (STUDI KASUS DI KAB. MALANG, PASURUAN DAN SIDOREJO)
14. PERKEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA TERHADAP PERLUASAN KESEMPATAN KERJA SERTA PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROP. KALTIM
15. EFISIENSI PUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DI KAB. GARUT
16. KESENJANGAN PEMBANGUN EKONOMI ANTAR DAERAH TINGKAT II DI PROP. MALUKU TAHUN 1993-1994
17. UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI RETRIBUSI KEBERSIHAN KOTA PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTAMADYA DATI II SURAKARTA
18. ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI ANTAR DAERAH DI PROP. BENGKULU
19. KEMANDIRIAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DALAM MENYONGSONG OTONOMI DAERAH DI KAB. SLEMAN
20. POTENSI DAN PROSPEK PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN (DI KAB. TRENGGALEK)
21. ANALISIS PERUBAHAN STRUKTUR DALAM EKONOMI DAERAH PROP. JAMBI
22. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI POTENSI PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KAB. LOMBOK TIMUR
23. EVALUASI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA PERHITUNGAN APBD KAB. BELITUNG TAHUN ANGGARAN 1991/1992-2000
24. SISTEM DAN PROSEDUR AUDIT AKTIVA TETAP DAN PERSEDIAAN (STUDI KASUS DI PROP. BENGKULU)
25. ANALISIS KINERJA PUSKESMAS RENGASDENGKLOK KAB. KARAWANG DENGAN PENDEKATAN BALANCED SCORE CARD
26. KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA JAMBI (STUDI KASUS DINAS PASAR)
27. EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KAB. KALTIM
28. KINERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KAB. JEMBRANA
29. EVALUASI PROSES PENYUSUNAN DAN PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA KAB. ACEH TENGGARA
30. PENGARUH PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROP. SUMSEL
31. ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KAB. ALOR PROP. NTT
32. EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DI PROP. DKI JAKARTA
33. KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MELAKUKAN PINJAMAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 1999 DI PROP. JAMBI
34. EVALUASI KINERJA DAN STRATEGI PENGEMBANGAAN BUMD (STUDI PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DHARMA KOTA CIREBON)
35. EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KAB. SIKKA
36. TINGKAT KEMANDIRIAN KOTA KUKPANG DITINJAU DARI SEGI ASPEK KEUANGAN DALAM MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH 1997/1998-2001
37. STANDAR ANALISIS BELANJA PENGELUARAN PEMERINTAH KAB. KERINCI (STUDI KASUS PADA KANTOR KEBERSIHAN PEMADAM KEBAKARAN DAN PERTANAMAN PEMAKAMAN 2001)
38. EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DI PROP. DKI JAKARTA
39. POTENSI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA DEPOK
40. DAMPAK PENGEMBANGAN SEKTOR LAPANGAN USAHA SEKUNDER TERHADAP PEREKONOMIAN SUMBAR (ANALISIS INPUT OUTPUT 1999)
41. POTENSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN DI KAB. INDRAMAYU
42. IDENTIFIKASI JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA POTENSINYA DI KOTA DUMAI
43. EVALUASI ALOKASI KOMPONEN BELANJA RUTIN DAN BELANJA PEMBANGUNAN DALAM PERBANDINGANNYA TERHADAP REPERTADA KAB. TANAH LAUT
44. POTENSI DAN PROSPEK PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KAB. TANAH TORAJA TAHUN 1991-2000
45. EVALUASI KINERJA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN LUMBUNG KREDIT PERDESAAN (PD BPR LKP)
46. REKONSTRUKSI ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN KAB.PONTIANAK DALAM SUATU MODEL AKUNTANSI BIAYA SEKTOR PUBLIK
47. PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH (STUDI KASUS DI KAB.PURWOREJO)
48. UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI RETRIBUSI KEBERSIHAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
49. ANALISIS KESIAPAN FUNGSI PASAR TRNYEMAN KOTA SLAWI DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PEMERINTAH KBA. DAERAH TINGKAT II TEGAL
50. UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI RETRIBUSI PASAR PADA DINAS PENGELOLAAN PASAR KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
51. UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI RETRIBUSI TERMINAL TIRTONADI PADA DINAS PENDAPATAN KOTAMADYA SURAKARTA
52. ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH KAB. KOTA BARU PROP. KALSEL
53. EVALUASI KINERJA DAN STRATEGI PENGEMBANGAN BUMD (STUDI PADA PDAM TIRTA DHARMA KOTA BENGKULU)
54. ANALISIS STRUKTUR EKONOMI KAB. LAMPUNG UTARA
55. IDENTIFIKASI SEKTOR UNGGULAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI KAB. ACEH TENGGARA
56. DAMPAK PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TERPADU TERHADAP PENDAPATAN KELOMPOK MASYARAKAT YANG MEMPEROLEH BANTUAN NUSA TENGGARA AGRICULTURAL AREA POROJECT (NTAADP)
57. POTENSI DAN PROSPEK RETRIBUSI PASAR KOTA PEKANBARU PROP. RIAU
58. KELAYAKAN FINANSIAL PROYEK JAMBU METE RAKYAT DI KEC. KUPANG TENGAH DI KAB. KUPANG
59. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PEMBANGUNAN I DI KAB. DAERAH TINGKAT II BANJAR
60. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KAB. DAERAH TINGKAT II BANJAR
61. EVALUASI KINERJA PDAM TIRTA AMERTA JATI DI KAB. JEMBRANA
62. EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARANN PENDAPATAN DAN BELANJA KAB.BENGKULU SELATAN
63. PROSPEK OTONOMI DAERAH KAB. TANAH LAUT DITINJAU DARI ASPEK KEUANGAN (KOMPONEN PENERIMAAN)
64. EVALUASI PROSES PENYUSUTAN DAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA DAERAH KAB. KAPUAS TA. 1995/1996-2000
65. KESIAPAN KEUANGAN DAERAH DALAM
66. KEMANDIRIAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DALAM MENYONGSONG OTONOMI DAERAH DI KAB. SLEMAN
67. EVALUASI TARIP AKOMODASI RAWAT INAP BERDASARKAN UNIT KOS.....
68. STRUKTUR DAN KONTRIBUSI SEKTORAL PEREKONOMIAN KOTA BANJAR BARU PERIODE 1995-2000
69.KOSONG
70. INDEKS CUACA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKSI PERTANIAN TANAMAN PANGAN KOMODITAS PADI DI INDONESIA
71. KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KAB. ANDRA GIRI HULU SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN WILAYAH
72. PERGESERAN STRUKTUR EKONOMI DAN IDENTIFIKASI SEKTOR SUB SEKTOR EKONOMI UNGGULAN KOTA PALEMBANG
73. PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DI PROP. PAPUA
74. KEPARAHAN KEMISKINAN DI INDONESIA 1999-2000
75. PENENTUAN SUB SEKTOR UNGGULAN UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI KOTA PEKANBARU
76. PENGARUH VARIABEL- VARIABEL PENIDIKAN TERHADAP PDRB PERKAPITA PROP. KALBAR
77. ALOKASI PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH (APBD) SEBAGAI IMPLEMENTASI REPETADA DI KAB. ACEH SELATAN
78. PERANAN TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA DAN PENGELUARAN PEMERINTAH DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL DI PROP.MALUKU
79. PERHITUNGAN POTENSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAANDI KAB. KOLAKA
80. IDENTIFIKASI KECAMATAN SEBAGAI PERTUMBUHAN EKONOMI DI KAB. LAHAT SUMSEL
81. EVALUASI KESESUAIAN ANTARA PENGELUARAN PEMBANGUNAN DENGAN RENSTRA KAB. UANTAN SINGIGI PROP. RIAU 2000-2003
82. PENGRUH DANA BERGULIR SUBSIDI ABM TERHADAP KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI DI KAB. LOMBOK BARAT 2001-2004
83. HUBUNGAN BELANJA PEMERINTAH DAN JUMLAH TENAGA KERJA TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DI KOTA BANDA ACEH
84. DAMPAK PROYEK KREDIT MIKROTERHADAP PENDAPAAN USAHA KECIL BATIK KASU (STUDI KASUS PKM DI DESA KEREBET KEL. SENDANG SARI KEC. BANGUNJIWO KAB. BANTUL)
85. ANALISIS KINERJA PUSKESMAS RENGSDENGKLOK KAB. KARAWANG DENGAN PENDEKATAN BALANCED SCORECARD
86. PERTUMBUHAN EKONOMI DANKETIMPANGAN PDRB ANTAR KECAMATAN DI KAB. WARINGI TIMUR PROP. KALTENG 1997-2002
87. DAMPAK PROYEK KREDIT MIKRO TERHADAP PENDAPATAN USAHA KECIL BATIK KAYU (STUDI KASUS PKM DI DESA KEREBET KELURAHAN SENDANGSARI KEC. BANGUNJIWO KAB. BANTUL
88. EVALUASI KOMPARATIF METODE PENDEKATAN DAN IMPLEMENTASI PROGRAM KREDIT KARYA USAHA MANDIRI DENGAN IDT (DI KEC. LEUWILANG KAB. BOGOR JAWA BARAT)
89. PERSAINGAN PENGGUNAAN LAHAN ANTARA POLOWIJO DENGAN TEMBAKAU DI KAB. LOMBOK TIMUR
90. POTENSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DI PROP. KALTENG
91. ANALISIS KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG OTONOMI DI KAB. SAWALUNTO/SIJUNJUNG
92. PERKEMBANGAN PENDAPTAN PETANI PADI DAN UPAYA PENBETASI KEMISKINAN DI KAB. BOLANG MOGGONNDOWO
93. ANALISIS POTENSI DESA KAB. LEMBAT
94. IDENTIFIKASI KECAMATAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI DI KAB. LAHAT SUMSEL
95. DISPARITAS PERTUMBUHAN EKONOMI ANTAR KECAMATAN DI KAB. DAIRI PROP. SUMUT 1999-2003
96. PELUANG PENERIMAAN RETRIBUSI PEMANFAATAN RUANG DALAM MENUNJANG PAD KAB. SORONG
97. ANALISIS MANFAAT DAN BIAYA PROYEK IRIGASI RIAM KANAN DI KAB. BANJAR KALSEL
98. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KAB. DATI II BANJAR
99. DESENTRALISASI KEUANGAN DAERAH TK II SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PAD UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (STUDI KASUS PEMERINTAH KODYA DATI II BANDAR LAMPUNG)
100. STRUKTUR EKONOMI REGIONAL DAN KESEMPATAN KERJA DI PROP. TIMOR-TIMOR
101. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI TANAH PEMUKINMAN DI PERKOTAAN (STUDI KASUS DI KAB. SLEMAN)
102. KINERJA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PEMBANGUNAN I DI KAB. DATI II TAPANULI UTARA
103. KINERJA RUMAH SAKIT UMUM DATI II BONDOWOSO JATIM SELAMA KURUN WAKTU 1990/1991-1994-1995
104. KINERJA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PEMBANGUNAN I DI KAB. DATI II TAPANULI UTARA
105. ANALISIS PROSPEK PENERIMAAN PAJAK DAERAH PRO. IRIAN JAYA
106. PENGARUH FAKTOR TENADA KERJA DAN MODAL PENDAPATAN USAHA TERNAK AYAM PEDAGING DI KAB. SORONG
107. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN DAGING SAPI DI KAB. JIMOR TENGAH SELATAN
108. ANALISIS MODEL-MODEL EKONOMETRI PERMINTAAN ULANG KUASI DI INDONESIA TAHUN 1965-1994
109. ANALISIS EFISIENSI, EFEKTIVITAS DAN PROSPEK PUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DI KAB. SORONG
110. PELUANG PENERIMAAN RETRIBUSI PEMANFAATAN RUANG DALAM MENUNJANG PAD KAB. SORONG
111. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOTA DI PROP. IRIAN JAYA
112. KESIAPAN MIMIKA MENJADI DAERAH OTONOM DITINJAU DARI ASPEK KEUANGAN
113. PENINGKATAN KINERJA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN DI KAB. SORONG
114. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMAMPUAN KEUANGAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH KAB. DATI II SARKO
115. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK PEMBANGUNAN I DI KOTAMADYA DATI II MANADO
116. ANALISIS KONFLIK INDONESIA JERPANG DI DALAM PASAR OTOMOTIF PENERAPAN ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP) DAN GAME TEORY
117. PENGARUH PEMBANGUNAN SEKTOR KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TABUNGAN DOMESTIK DI INDONESIA: STUDI PENDEKATAN ERROR CORECTIONS MODEL SIMULTAN
118. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN 2000-2004 (STUDI KASUS PADA PROP. NTB)
119. KEDUDUKAN KECAMATAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM MENDUKUNG PENETAPAN LOKASI IBUKOTA KAB. SERAM BAGIAN BARAT
120. ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEGIATAN TAMBANG INKONVENSIONAL (TI) DI PROP. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
121. PERANAN RETRIBUSI PASAR DALAM OTONOMI DAERAH DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA (KASUS DI BANYUMAS)
122. EFISIENSI PENGGUNAAN FAKTOR PRODUKSI PADI DI KEC. KERAMBILAN KAB. TABANAN (STUDI KASUS MUSIM TANAM JANUARI 2006)
123. PENERAPAN BALANCED SCORECARD STUDI KASUS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PRO. RIAU
124. PENGARUH LOKASI DAN KARAKTERISTIK FISIK TANAH TERHADAP HARGA JUAL TANAH KOMPLEK PERUMAHAN (STUDI KASUS KOMPLEK PERUMAHAN DI KAB. SUMBAWA)
125. PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP LABA PERUSAHAAN DAERAH BALI TAHUN 1990-2005
126. PELUANG PENERIMAAN RETRIBUSI PEMANFAATAN RUANG DALAM MENUNJANG PAD KAB. SORONG
127. PENERAPAN BALANCED SCORECARD [STUDI KASUS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROP. RIAU]
128. DAMPAK BANTUAN MODAL USAHA EKONOMI PRODUKTIF PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PAK) TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI KEC. RAMBAH KAB. ROKAN HULU
129. ANALISIS KLUSTER DAN PERTUMBUHAN TENAGA KERJA INDUSTRI KECIL RUMAH TANGGA “IKRT” SULTENG 1999-2002
130. ANALISIS KLUSTER DAN PERTUMBUHAN TENAGA KERJA INDUSTRI KECIL RUMAH TANGGA “IKRT” SULTENG 1999-2003
131. ANALISIS EFISIENSI PADA BANK DI INDONESIA TAHUN 2002 (DENGAN PENDEKATAN METODE DEA)
132. KEMAMPUAN KAB. LOMBOK BARAT DALAM MELAKUKAN PINJAMAN DAERAH
133. MODEL PENILAIAN TANAH RUMAH TUNGGAL (STUDI KASUS DI KEC. SUKABUMI KOTA BANDAR LAMPUNG)/ 2007
134. ANALISIS TINGKAT KEPENTINGAN (IMPORTANCE) DAN KUALITAS (PERFORMANCE PENGELOLAAN ASET BANGUNAN PEMERINTAH KAB. BULUNGAN) KASUS BANGUNAN MILIK PEMERINTAH KAB. BULUNGAN/ / 2006
135. ESTIMASI MODEL PENILAIAN TANAH RUMAH TINGGAL (STUDI KASUS DI KEC. SUKABUMI KOTA BANDAR LAMPUNG 2006)
136. PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PADA INDUSTRI KECIL (STUDI KASUS INDUSTRI KECIL BARANG KULIT DI MANDING KAB. BANTUL YOGYAKARTA) / 1990
137. EVALUASI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET) SERAM/ 2004
138. ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) DI DINAS KESEHATAN KAB. MALUKU TENGAH (STUDI DI BIDANG PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (P3 – PL) TAHUN 2006
139. DAMPAK PROYEK KREDIT MIKRO TERHADAP PENDAPATAN USAHA KECIL BATIK KAYU STUDI KASUS PKM DI DESA KEREBET KEL. SENDANGSARI KEC. BANGUNJIWO KAB. BANTUL) / 2005
140. ANALISIS CASH BUDGET DAN PEMANFAATAN IDLE CASH DALAM MENDUKUNG MANAJEMEN KAS DAERAH DI KOTA GORONTALO/ 2007
141. PENGELOLAAN KAS DAERAH MELALUI DEPOSITO DI KAB. NUNUKAN/2006
142. EVALUASI PROGRAM PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR MELALUI PROYEK PENYEDIAAN KAPAL IKAN KAB. FLORES TIMUR (STUDI KASUS KELOMPOK NELAYAN)2007
143. KETERKAITAN DESENTRALISASI FISKAL DENGAN PELAYANAN PUBLIK (SUATU KABUPATEN/KOTA DI SUMUT TAHUN 2001-2004)
144. PENGARUH KONSENTRASI PERTOKOAN TERHADAP NILAI TANAH (STUDI KASUS DI KEC. JATINEGARA JAKTIM) / 1997
145.KAJIAN PENGARUH AKSESBILITAS DAN PENGGUNAAN LAHAN TERHADAP NILAI TANAH DI KODYA YOGYAKARTA/ 1999

Read more...

TESIS MEP [KODE 03E]

1. PENGARUH VARIABEL-VARIABEL PENDIDIKAN TERHADAP PDRB PERKAPITA PROP. KALBAR – 04
2. KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PAJAK DAERAH DI KAB. REMBANG – 02
3. PERHITUNGAN POTENSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN DI KAB. KOLAKA – 04
4. DAMPAK BANTUAN PEMBANGUNAN DESA TERHADAP SWADAYA MASYARAKAT DI KEC. MERAUKE – 04
5. ANALISIS POTENSI PENERIMAAN RETRIBUSI KEBERSIHAN DAN yup
SUMBANGANNYA TERHADAP PAD KOTA SORONG – 04
6. PERGESERAN STRUKTUR EKONOMI DAN NOENTIFIKASI SEKTOR- SUBSEKTOR EKONOMI UNGGULAN KOTA PALEMBANG – 03
7. FAKTOR-FAKOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN PEKERJA PADA SEKTOR NON FARM DI PEDESAAN JAWA EKSLONSI DATA SAKERTI 2000 – 04
8. PENGUKURAN NILAI TANAH DENGAN MELIHAT DATA TRANSAKSI JUAL BELI [STUDI KASUS DI KOTA ADMINISTRATIF KLATEN] – 97
9. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN RUMAH SEDERHANA [STUDI KASUS KOTA MATARAM NTB] – 05
10. POTENSI EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DIKOTA MATARAM NTB – 05
11. POTENSI DAN PROSPEK PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KAB. TANA TORAJA TH 1991-2000 – 01
12. REKONSTRUKSI ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN KAB. PONTIANAK DALAM SUATU MODEL AKUNTANSI BIAYA SEKTOR PUBLIK – 02
13. POTENSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN DI KAB. INDRAMAYU – 02
14. PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH (STUDI KASUS DI KAB. PURWAREJA) – 02
15. STANDAR ANALISIS BELANJA PENGELUARAN PEMERINTAH KAB. KERINCI (STUDI KASUS PADA KANTOR KEBERSIHAN PEMADAM KEBAKARAN DAN PERTAMANAN PEMAKAMAN) – 02
16. KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA JAMBI [STUDI KASUS DINAS PASAR] – 02
17. ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU PROP. KALSEL – 02
18. PENGARUH PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROP. SUMSEL – 01
19. KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MELAKUKAN PINJAMAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 25 TH 1999 DI PROP. JAMBI – 01
20. ANALISIS KINERJA PUSKESMAS RENGAS DENGKLOK KAB. KARAWANG DENGAN PENDEKATAN BALANCED SCORECARD – 01
21. TINGKAT KEMANDIRIAN KOTA KUPANG DITINJAU DARI ASPEK KEUANGAN DALAM MELAKSANAKAN OTODA 1997/1998-2001 – 02
22. POTENSI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA DEPOK – 02
23. EVALUASI PROSES PENYUSUNAN DAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA DAERAH KAB. KAPUAS TH ANGGARAN 1995/1996-2000 –M02
24. EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DI PROP. DKI JAKARTA – 01
25. KOSONG
26. EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KAB. SIKKA – 01
27. ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KAB. ALOR PROP NTT – 01
28. EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DI PROP. DKI JAKARTA – 01
29. DAMPAK PENGEMBANGAN SEKTOR LAPANGAN USAHA SEKUNDER TERHADAP PEREKONOMIAN SUMBAR (ANALISIS INPUT OUTPUT 1999) - 02
30. KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KAB. KAPUAS DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTODA – 02
31. ANALISIS STRUKTUR EKONOMI KAB. LAMPUNG UTARA – 02
32. PENGARUH DANA MENGALIR SUBSIDI BBM TERHADAP KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI DI KAB. LOMBOK BARAT 2001-2004 – 05
33. EVALUASI KESESUAIAN ANTARA PENGELUARAN PEMBANGUNAN DENGAN RESTRA KAB. KUATAN SINGINGI PROP. RIAU 2000-2003 – 05
34. EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEBERSIHAN DI PROP DKI JAKARTA – 03
35. DAMPAK PROYEK KREDIT MIKRO TERHADAP PENDAPATAN USAHA KECIL BATIK KAYU [STUDI KASUS PKM DI DESA KAREBET KEL. GONDANG SARAI KEC. BANYUJIWA KAB. BANTUL] – 05
36. SEKTOR POTENSIAL YANG DAPAT DIKEMBANGKAN DI KAB. MANOKWARI – 04
37. ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTODA [STUDI KASUS KAB. FAL-FAL] – 02
38. EVALUASI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU [KAPET] SERAM – 04
39. PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR [PKB] DI PROP PAPUA – 04
40. KEPARAHAN KEMISIKINAN DI INDONESIA 1999-2001 – 03
41. KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KAB. INDRAGIRI HULU SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN WILAYAH – 03
42. KOPERASI BAITUL MALWATAMWIL SEBAGAI FORMAT LEMBAGA EKONOMI USAHA KECIL – 97
43. KINERJA KEUANGAN DAERAH KAB. ACEH SELATAN – 02006
44. STUDI KELAYAKAN INVESTASI ALAT PENGERING JAGUNG DI KEC. PENIPATAN KAB. TANAH LAUT – 06
45. PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP LABA PERUSAHAAN DAERAH BALI TH 1990-2005 – 06
46. EVALUASI ANGGARAN BELANJA DAN KINERJA UNIT KERJA DALAM MEMPERISAPKAN PELAKSANAAN OTODA DI KOTA PONTIANAK – 00
47. DAMPAK KEBIJAKSANAAN TTA NIAGA JERUK TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI JERUK DI KAB. TINGKAT II SAMBAS – 97
48. OPERASI FISKAL PEMERINTAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP EKSPOR IMPOR INDONESIA 1970-1997 – 06
49. PERANAN INVESTASI SWASTA, INVESTASI PEMERINTAH DAN ANGKATAN KERJA TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DI PROP. DIY – 03
50. EVALUASI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PERHITUNGAN APBD KAB. BALITUNG TH ANGGARAN 1992-2000 – 01
51. EVALUASI BELANJA DAERAH DITINJAU DARI PROSES PENYUSUNAN DAN PENGALOKASIAN DI KAB. BATANGHARI (NASKAH PUBLIKASI) – 01
52. IMPLEMENTASI MODEL STANDAR ANALISA BELANJA DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA DAERAH PADA UNIT KERJA BAPPEDA KAB. BANJAR PROP. KALSEL (NASKAH PUBLIKASI) – 02
53. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMERINTAH KAB. SORONG
54. EVALUASI ALOKASI KOMPONEN BELANJA RUTIN DAN BELANJA PEMBANGUNAN DALAM PERBANDINGANNYA TERHADAP REPETDA KAB. TANAH LAUT PROP. KALSEL 1994-1995-2000 (NASKAH PUBLIKASI)
55. PENGELOLAAN KAS DAERAH MELALUI DEPOSITO DI KAB. NUNUKAN
56. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN DI KOTA PANGKAL PINANG 1985-2004
57. IDENTIFIKASI KECAMATAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH DI KAB. ACEH SELATAN
58. KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MELAKUKAN PINJAMAN DAERAH DI KAB. TEGAL
59. IMPLEMENTASI STRATEGI PENGELOLAAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH PADA KAWASAN KHUSUS PARIWISATA DI KAB. RINTANG (STUDI DI BINTANG RESORT CAKRAWALA)
60. PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH (STUDI DI KAB. PURWOREJO)

Read more...

TESIS MAP [IDTESIS SOFT-02/TESIS/KODE SO.05]

1 POTENSI MALADMINISTRASI DALAM PROSES LELANG PENGADAAN BARANG/JASA DI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA TAHUN 2008, 09 (PDF)

Read more...

TESIS MAP [IDTESIS SOFT-01/TESIS-PDF/KODE SO. 17-PDF]

1 PINJAMAN LUAR NEGERI SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENDANAAN BAGI PEMBANGUNAN DAERAH (KAJIAN TERHADAP BERBAGAI KETENTUAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH LEWAT DANA PINJAMAN),01
2 PENGARUH RUMAH SUSUN SEDERHANA TERHADAP PENINGKATAN KEHIDUPAN SOSIAL DAN EKONOMI PENGHUNINYA (sTUDI KASUS RUMAH SUSUN DI KELURAHAN PENJARINGAN KOTAMADYA JAKARTA UTARA PROPINSI DKI JAKARTA),01
3 ANALISIS DAYA SAING BUAH-BUAHAN INDONESIA DI PASAR INTERNASIONAL, 00
4 PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KERJA MELALUI MOTIVASI PEGAWAI SEBAGAI UPAYA UNTUK MENCIPTAKAN PELAYANAN YANG BERKUALITAS PADA KANTOR WALIKOTAMADYA JAKARTA BARAT, 00
5 PEMETAAN DAYA SAING PUSAT PENGUJIAN MUTU BARANG (PPMB) DEPPERINDAG RI. (STUDI PERBANDINGAN KEPUSTAKAAN TERHADAP SUCOFINDO), 00
6 PENGARUH MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN POLRI DI DITERTORAT RESERSE POLDA JAYA, 01
7 STRATEGI PEMBERDAYAAN SDM APARATUR MELALUI PENDEKATAN LEARNING ORGANIZATION (STUDI KASUS PADA BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI PASAR REBO JAKARTA), 02
8 STRATEGI PENINGKATAN KEUNGGULAN DAYA SAING MINYAK ATSIRI INDONESIA, 00
9 PENINGKATAN DAYA SAING KOMODITI KAYU LAPIS INDONESIA DI PASAR GLOBAL, 00
10 ANALISIS DAYA SAING KAKAO DAN KAKAO OLAHAN INDONESIA, 00
11 PENGARUH IKLIM ORGANISASI DAN KOMPENSASI TERHADAP KEPUASAN KERJA PERAWAT RSUD PASAR REBO, 03
12 STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING KACA LEMBARAN INDONESIA DI PASAR INTERNASIONAL, 03
13 UPAYA PENINGKATAN MUTU PELAYANAN DI INSTALASI GAWAT DARURAT RS SUMBER WARAS MELALUI SURVEI TINGKAT KEPUASAN PASIEN/KELUARGANYA, 03
14 PENERAPAN ELEMEN-ELEMEN LEARNING ORGANIZATION PADA DIVISI SDM BANK BNI JAKARTA, 00
15 PENGARUH SUMBERDAYA MANUSIA, ALOKASI DANA, DAN INFRASTRUKTUR TERHADAP KINERJA UNIVERSITAS MERCU BUANA, 02
16 ANALISIS HUBUNGAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAH, PERILAKU PERUSAHAAN DAN KINERJA EKSPOR, 02
17 ANALISIS HUBUNGAN ANTARA IKLIM ORGANISASI DAN KOMPENSASI TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PT. PRO-INTERCONTENENTAL TERMINALS INDONESIA, 03
18 STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI UBIN KERAMIK INDONESIA, 03
19 STATEGI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA PT TELKOM KANDATEL JAKARTA PUSAT, 03
20 PENGARUH KEBIJAKAN ALOKASI ANGGARAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR TERHADAP PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI (STUDI TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN PUBLIK DAN KORELASINYA DENGAN KEGIATAN BISNIS DI KOTA DEPOK), 03
21 STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI KARUNG PLASTIK NASIONAL DI PASAR GLOBAL, 03
22 STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI PURIFIED TEREPHTHALIC ACID (PTA) INDONESIA, 03
23 ANALISIS KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA DALAM MENDUKUNG KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN, 99
24 PENGARUH DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DISPARITAS PENDAPATAN REGIONAL RIAU, 03
25 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA SUMBERDAYA MANUSIA PADA INSPEKTORAT WILAYAH PROPINSI DKI JAKARTA, 98
26 PENGARUH PENERAPAN SISTEM MANAJEM MUTU ISO 9002 TERHADAP KEUNGGULAN DAYA SAING (STUDI KASUS DI AMP PT. JAYA KONSTRUKSI MP),98
27 REVITALISASI SUMBERDAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN BADAN MILIK DAERAH (BUMD) DKI JAKARTA DALAM MENGHADAPI ERA PERDAGANGAN BEBAS, 98
28 KINERJA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PELAKSANA PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM OPRASIONALISASI KEPRES NO: 16 TAHUN 1994 (KASUS DIREKTORAT JENDRAL CIPTA KARYA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM),98
29 EVALUASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI SEKTOR PARIWISATA (STUDI KASUS PADA SUBSEKTOR PERHOTELAN), 98
30 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENINGKATAN KUALITAS PRODUK (sTUDI KASUS PT.X), 97
31 UPAYA MENINGKATKAN DAYA SAING PD PEMBANGUNAN SARANA JAYA MELALUI PENYESUAIAN ORGANISASI, 97
32 PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN SEBAGI LEMBAGA PEMBENTUKAN SUMBER DAYA MANUSIA POLRI, 97
33 STRATEGI PEMASARAN TABUNGAN DALAM SEBAGAI SALAH SATU UPAYA DALAM MENINGKATKAN SUMBER DAYA (sTUDI KASUS PT. BANK RAHASTAMA),97
34 STUDI PERBANDINGAN ATAS DAYA SAING 6 (ENAM) PENERBITAN SURAT KABAR DI JAKARTA (ANALISA UMUM DAYA SAING ORGANISASI PENERBITAN), 97
35 KEBIJAKAN PUBLIK PENEDIAAN SUMBER DAYA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI PROPINSI DKI JAKARTA, 04
36 HUBUNGAN ANTARA KOMPENTENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBINAAN NARAPIDANA DENGAN KINERJA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 SEMARANG, 04
37 PERAN PEMIMPIN DALAM PEMBENTUKAN BUDAYA PERUSAHAAN (HASIL STUDI PADA SUATU BANK UMUM SWASTA NASIONAL), 96
38 PENGARUH KOMPENSASI, KEPUASAN KERJA DAN PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP KINERJA PEGAWAI BIRO KEUANGAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM REPUBLIK INDONESIA, 04
39 HUBUNGAN ANTARA PELATIHAN DAN PENGALAMAN KERJA DENGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,03
40 OPTIMASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA DALAM UPAYA PENINGKATAN KINERJA BANK DKI JAKARTA,96
41 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA POLRI DALAM RANGKA EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS POKOK POLRI,96
42 IMPLEMENTASI KEBIJAKSANAAN PUBLIK DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH DALAM RANGKA PELESTARIAN SUMBER DAYA AIR DI WILAYAH BANDUNG,95
43 ANALISIS HUBUNGAN KEPUASAN PELANGGAN, NILAI PELAYANAN DAN KEPUASAN KERJA PEGAWAI DI PT. GARUDA INDONESIA,04
44 ANALISIS KEPUASAN KERJA PEGWAI BERDASARKAN TEORI DUA FAKTOR HERBERG DI SEKRETARIAT NEGARA,04
45 ANALISIS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK KRITERIA SELEKSI,04
46 ANALISIS KRITERIA BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT KEPADA DAERAH OTONOM DI INDONESIA (STUDI KASUS DI DAERAH TK.I JAWA BARAN DAN LAMPUNG),95
47 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (TENAGA PENGAJAR/DOSEN) STMIK BUDI LUHUR,95
48 PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR-RI DALAM RANGKA UPAYA OPTIMALISASI DUKUNGAN TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG DEWAN (sTUDI IMPLEMENTASI),95
49 SUMBER DAYA MANUSIA PADA PONDOK PESANTREN DARUNNAJAH, DARUSSALAM GONTOR DAN NURUL HUDA,95
50 PENGEMBANGAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA APARATUR DALAM MANAJEMEN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II (SUATU STUDI DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SUKABUMI),95
51 ANALISIS KINERJA EKSPOR DAN DAYA SAING INDUSTRI ELEKTRONIKA INDONESIA,05
52 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN SEKETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN DALAM NEGERI,07
53 STRATEGI PENINGKATAN KEUNGGULAN DAYA SAING AGROINDUSTRI PENGALENGAN IKAN INDONESIA,99
54 ANALISIS SENGKETA KEWENANGAN PENGELOLAAN KEPELABUHANAN DI KOTA CILEGON DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE: STUDI KASUS SENGKETA KEWENANGAN ANTARA PEMRERINTAHAN PUSAT CQ PT PELINDO II (PERSERO) DENGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CILEGON,06
55 PENGARUH BUDAYA ORGANISASI, KOMPENSASI, DAN PERENCANAAN KARIER TERHADAP KEPUASAN KERJA PEGAWAI DI SEKRETARIAT NEGARA,01
56 HUBUNGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA DAN SISTEM INFORMASI DENGAN PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA,04
57 KAJIAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM UPAYA PENGEMBANGAN KARIR (STUDI KASUS PADA SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA),04
58 PENGARUH KEPUASAN KERJA PEGAWAI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN MUSEUM SENI RUPA DAN KERAMIK,04
59 ANALISIS TINGKAT PEMBELAJARAN DAN PERAN MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA (HRD) DI PT. BANK BUKOPIN,04
60 ANALISIS SUMBER PERUBAHAN OUTPUT SEKTORAL PEREKONOMIAN INDONESIA 1975-2003 (SUATU PENDEKATAN DEKOMPOSISI OUTPUT),06
61 ANALISIS KUALITAS PELAYANAN IJIN MASUK BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT PADA KANTOR IMIGRASI SOEKARNO-HATTA,03
62 DAYA SAING MANUFAKTUR INDONESIA DI UNI EROPA,99
63 STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING UDANG INDONESIA DI PASAR JEPANG,00
64 HUBUNGAN ANTARA KECERDASAN EMOSIONAL DAN KOMPENSASI DENGAN KOMITMEN ORGANISASI PEGAWAI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA GROGOL PETAMBURAN,06
65 PERUBAHAN PERANAN PEMERINTAH DAN KEUNGGULAN DAYA SAING SEKTOR TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA: STUDI KASUS PT.INDOSAT,06
66 STRATEGI PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) APARATUR MELALUI PENDEKATAN LEARNING ORGANIZATION PADA SEKRETARIS BADAN NARKOTIKA NASIONAL,05
67 KAJIAN KOMPETENSI PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA,03
68 PENGARUH KRITERIA SELEKSI PENJALURAN DAN AUDIT KEPABEANAN TERHADAP KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PABEAN (STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYAAN BEA DAN CUKAI TANJUNG PRIOK I,II,DAN III),06
69 HUBUNGAN ANTARA BUDAYA ORGANISASI DAN KEPUTUSAN KERJA DENGAN KEMITMEN ORGANISASI APARAT PAJAK DI KANTOR PELAYAN PAJAK JAKARTA TAMANSARI DUA,06
70 PETA KOMPETENSI PEGAWAI DAN KEBUTUHAN PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SDM BERDASARKAN PERSEPSI PEGAWAI (STUDI PADA SEKRETARIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN),05
71 HUBUNGAN KOMUNIKASI, SUMBER DAYA, SIKAP, DAN STRUKTUR BIROKRASI DENGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA MENURUT PERSEPSI CIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS TRISAKTI,05
72 PENGARUH MODEL KEPEMIMPINAN DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR IMIGRASI JAKARTA SELATAN,06
73 ANALISIS TINGKAT PENERAPAN MODEL LEARNING ORGANIZATION PADA AKADEMI PIMPINAN PERUSAHAAN,05
74 ANALISIS HUBUNGAN ANTARA FAKTOR MOTIVASI DAN KEMAMPUAN KERJA DENGAN KINERJA PEGAWAI DI BAGIAN VERIFIKASI DAN AKUNTANSI BIRO KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,05
75 PENGARUH SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK MENUJU ORGANISASI MODERN (STUDI KASUS PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS),06
76 GAMBARAN KUALITAS PELAYANAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DUA,06
77 PRINSIP KEADILAN DALAM PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA KELAPA GADING (TINJAUAN TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORNG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU),06
78 UPAYA PENINGKATAN PRODUKTIFITAS KERJA SUMBER DAYA MANUSIA DI BIRU KEPEGAWAIAN PROPINSI DKI JAKARTA,01
79 ZAKAT ATAS PENGHASILAN SEBAGAI PENGURANGAN PENGHASILAN KENA PAJAK,02
80 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PELAYANAN PUBLIK (STUDI KASUS DI PT. POS INDONESIA PERSERO WILAYAH IV KANTOR POS JAKARTA PUSAT),01
81 FAKTOR-FOKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPUASAN PENGGUNA JASA, STUDI KASUS PADA UNIT PELAYANAN INFORMASI WILAYAH PERTIMBANGAN DIREKTORAT JENDERAL GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,01
82 ANALISIS KEBUTUHAN INVESTASI DAN ALOKASI SUMBER PEMBIAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUAN 2002-2005,02
83 KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAH DAERAH: PERSEPSI PEJABAT ESELON II PEMERINTAH DAERAH TENTANG KOMPETENSI KEPEMIMPINAN PEJABAT ESELON II PEMERINTAH DAERAH DAN KETERKAITANNYA DENGAN MATERI DIKLATPIM TINGKAT II,03
84 ANALISIS DAYA SAING PRODUK ALAS KAKI INDONESIA DI PASAR AMERIKA SERIKAT,00
85 STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI ALAT DAN MESIN PERTANIAN INDONESIA,00
86 PERSEPSI PEGAWAI KONTRAK DAN PEGAWAI TETAP TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA (STUDI KASUS TENTANG KEBIJAKAN KONTRAK KERJA),01
87 ANALISIS STATEGI TEKNOLOGI UNTUK MENENTUKAN DAYA SAING SATELIT INDONESIA DI PASAR ASIA,01
88 PENGARUH PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP HARGA HASIL PERTANIAN DAN DAYA SAING DI PASARAN EKSPOR,02
89 STRATEGI PENINGKATAN KEUNGGULAN DAYA SAING INDUSTRI PENGOLAHAN ROTAN INDONESIA,00
90 HUBUNGAN KOMUNIKASI DAN KARAKTERISTIK INDIVIDU TERHADAP KEPUASAN KERJA (STUDI TERHADAP KARYAWAN BAGIAN MEKANIK PT HEXINDO ADIPERKASA Tbk.),01
91 STRATEGI PENGEMBANGAN KUALITAS SDM PADA PERUSAHAN DAERAH "X",00
92 ANALISIS PENGARUH PELATIHAN DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KARYAWAN P.Y. SEPATU BATA TBK.(STUDI KASUS DI PARKIR SEPATU KULIT JAKARTA),00
93 ANALISIS KETERKAITAN ANTARA MOTIF INVESTASI, BUDAYA PERUSAHAAN DAN PROFIL KARYAWAN DENGAN PENURUNAN TEGANA KERJA ASING,02
94 PELAYANAN JASA TEKNOLOGI SEBAGAI SUMBER PERDANAAN RISET (STUDI KASUS PADA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI),02
95 PERSEPSI TERHADAP ORGANISASI YANG ADAPTIF DITINJAU DARI FAKTOR ORGANISASI,SUMBER DAYA MANUSIA, KEPEMIMPINAN (STUDI KASUS DI ORGANISASI PENDIDIKAN AKADEMI SEKRETARI/LEMBAGA PENDIDIKAN KEJURUAN TARAKANITA JAKARTA),99
96 PERUBAHAN STRUKTUR DAN SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 1988-2000: ANALISIS INPUT-OUTPUT,03
97 PENGARUH IKLIM ORGANISASI DAN KOMPENSASI TERHADAP KEPUASAN KERJA PERAWAT RSUD PASAR REBO, 03
98 ANALISIS HUBUNGAN ANTARA IKLIM ORGANISASI DAN KOMPENSASI TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PT. PRO-INTERCONTINENTAL TERMINALS INDONESIA,03
99 PENGARUH KOMPENSASI, KEPUASAN KERJA DAN PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP KINERJA PEGAWAI BIRO KEUANGAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM REPUBLIK INDONESIA,04
100 ANALISIS KEPUASAN KERJA PEGAWAI BERDASARKAN TEORI DUA FAKTOR HERZBERG DI SEKRETARIAT NEGARA, 04
101 ANALISIS HUBUNGAN KEPUASAN PELANGGAN, NILAI PELAYANAN DAN KEPUASAN KERJA PEGAWAI DI PT.GARUDA INDONESIA, 04
102 PENGARUH BUDAYA ORGANISASI, KOMPENSASI, DAN PERENCANAAN KARIER TERHADAP KEPUASAN KERJA PEGAWAI DI SEKRETARIAT NEGARA, 01
103 PENGARUH KEPUASAN KERJA PEGAWAI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN MUSEUM SENI RUPA DAN KERAMIK, 04
104 HUBUNGAN ANTARA BUDAYA ORGANISASI DAN KEPUASAN KERJA DENGAN KOMITMEN ORGANISASI APARAT PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA TAMANSARI DUA, 06
105 ANALISIS HUBUNGAN ANTARA FAKTOR MOTIVASI DAN KEMAMPUAN KERJA DENGAN KINERJA PEGAWAI DI BAGIAN VERIFIKASI DAN AKUNTANSI BIRO KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANAGAN, 05
106 PENGARUH SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK MENUJU ORGANISASI MODERN (STUDI KASUS PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDRERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS), 06
107 GAMBARAN KUALITAS PELAYANAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DUA, 06
108 PRINSIP KEADILAN DALAM PENGENANAAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA KELAPA GADING (TINJAUAN TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU), 06
109 ZAKAT ATAS PENGHASILAN SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK,02
110 ANALISIS TINGKAT PENERAPAN MODEL LEARNING ORGANIZATION PADA AKADEMI PIMPINAN PERUSAHAAN , 05
111 ANALISIS PENGARUH PELATIHAN DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KARYAWAN P.T. SEPATU BATA TBK. (STUDI KASUS DI PABRIK SEPATU KULIT JAKARTA) , 00
112 KEMAMPUAN KOPERASI DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA (STUDI KASUS KOPERASI DI DAERAH KOTAMADYA DAN KABUPATEN MALANG), 91
113 ANALISIS PEMETAAN HUBUNGAN KEPUASAN KERJA KARYAWAN CALL CENTER 24 JAM BANK "X" TERHADAP KOMPENSASI DAN IKLIM ORGANISASI, 04
114 KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PPN ATAS PRODUK REKAMAN SUARA, 04
115 ANALISIS PEMETAAN HUBUNGAN KEPUASAN KERJA KARYAWAN CALL CENTER 24 JAM BANK "X" TERHADAP KOMPENSASI DAN IKLIM ORGANISASI, 04
116 BUDAYA ORGANISASI PERUSAHAAN KELUARGA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI PT. AIR MANCUR WONOGIRI JAWA TENGAH, 95
117 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA PEMERIKSA WILAYAH VI INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN DALAM NEGERI (UNTUK PEMERIKSAAN REGULER BIDANG SOSIAL POLITIK),96
118 STRATEGI PENGEMBANGAN DAYA SAING ALAM/LNG INDONESIA DALAM PASAR INTERNASIONAL, 04
119 KEBIJAKAN PEMAJAKAN ATAS PENGHASILAN DARI BENTUK USAHA TETAP PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI PADA KONTRAKTOR KONTRAK OPERASI BERSAMA: SUATU TINJAUAN ASPEK KEADILAN DAN PENINGKATAN PENRIMAAN NEGARA, 98
120 MANAJEMEN STRATEGIS DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA: HUBUNGAN ORIENTASI STRAEGIK PERUSAHAAN DENGAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (STUDI KASUS HADJI KALLA GROUP),96
121 PERANAN GURU MATA PELAJARAN SEKOLAH MENENGAH UMUM DALAM PENERAPAN LINK & MATCH (KAJIAN STRATEGIS PENDIDIKAN SEKOLAH SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA INDONESIA YANG BERKUALITAS), 97
122 ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEIMAIGRASIAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENGAWASAN ORANG ASING DI INDONESIA (KASUS DI WILAYAH HUKUM KANTOR IMIGRASI BANDUNG), 98
123 STRATEGI PENINGKATAN KEUNGGULAN DAYA SAING SEKTOR PARIWISATA INDONESIA (PENDEKATAN MODEL "DIAMOND" MICHAEL E. POTTER),97
124 KAJIAN ATAS STRATEGI PEMBIAYAAN DALAM INVESTASI DAN PENGEMBANGAN SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN DAYA SAING PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA INDONESIA, 97

Read more...

TESIS MAP [IDTESIS SOFT-01/TESIS-MS.WORD/KODE SO. 08]

1 AKSES PUBLIK UMKM TERHADAP FASILITAS KREDIT DARI PERBANKAN (STUDI KASUS BRI UNIT)
2 PENGARUH DAN BAGAIMANA PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP SEMANGAT KERJA PEGAWAI DI SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA
3 PENGARUH DIMENSI-DIMENSI KUALITAS TERHADAP KINERJA ORGANISASIONAL
4 PERAN DEWAN SEKOLAH SMP NEGERI 1 PIYUNGAN DI KABUPATEN BANTUL
5 POTENSI KONFLIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM PAPUA (Studi tentang Pengoperasian PT. BP LNG TANGGUH di Daerah Kepala Burung Propinsi Papua)
6 PROFESIONALISME APARATUR PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA (Suatu Tinjauan Analisis mengenai Profesionalisme Aparatur Pemerintah Kabubaten Kutai Kartanegara)
7 UPAYA PENINGKATAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM KONTEKS PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
8 IMPLEMENTASI RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (RIPPDA) PROVINSI PAPUA
9 ANALISIS PERAN PEMDA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ANTAR DESA NAIOLA DAN OETALUS DI PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
10 EFEKTIVITAS PERJANJIAN MALINO II TERHADAP PERDAMAIAN DI MALUKU
11 EFEKTIVITAS PENGAWASAN BADAN PENGAWAS DAERAH KABUPATEN FAKFAK
12 IMPLEMTASI KEBIJAKAN PROMOSI JABATAN STRUKTURAL DI KANTOR BAPPEDA KABUPATEN JAYAWIJAYA, 01
13 KINERJA KECAMATAN DALAM PELAYANAAN (Studi di kecamatan Magelang Utara Kota Magelang), 05
14 KINERJA ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN PIDIE, 06
15 EFEKTIVITAS ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KAB.MERAUKE
16 ANALISIS KEBUTUHAN PEGAWAI DAN PENGARUHNYA TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI DI SEKRETARIAT DAERAH KOTA KENDARI, 06

Read more...